Ali Mkuhni Berharap RTRW Tuntas Secepatnya, Ketua DPRD Arwinsyah Tinggal 2 Kali Sidang Lagi

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, berharap penyelesaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman  2020-2040, dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Pasalnya, tertundanya penerbitan sertifikat tanah negara Tarok City Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2×11 Kayutanam, disebabkan RTRW  2010-2030 perlu perubahan. Apabila, terlalu berlama-lama, tentu akan merugikan kepada daerah.

Hal itu diungkapkan Ali Mukhni  kepada wartawan, dalam bincang-bincang, Rabu (5/8/2020) di Kantor BPN Padang Pariaman.  Sebelumnya Bupati Ali Mukhni  didampingi beberapa orang pejabat eselon  II, Kepala Inspektorat, Hendra Aswara, Kepala  DLHPKPP  Yuniswan. Kadis Dinas Kominfo Zahirman dan Kabag Humas Anton Wira Tanjung, bertemu dengan Kepala BPN Padang Pariaman Gatot Teja.P.

Menurut Ali Mukhni, apabila terlalu berlarut-larut, selesainya RTRW, terundur pula pelaksanaan pembangunan , jelas merugikan daerah. Salah satu contoh  Universitas Negeri Padang (UNP) sudah  dapat anggaran dari ADB 1,8 triliun. Karena sertifikat tanah tidak punya, akhirnya dana kembali lagi ke pusat.

“Apabila sudah punya sertifikat tanah, dapat dibayangkan berapa pemasukan terhadap daerah, seperti  pajak pengambilan materil  bangunan dalam wilayah Padang Pariaman, tenaga kerja yang terserap , dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Ali Mukhni terlihat lelahnya dalam mengurus sertifikat tanah tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Arwinsyah yang ditemui di ruang kerjanya, pada hari yang sama, mengatakan, soal RTRW yang diharapkan Bupati Padang Pariaman, sudah hampir rampung, hanya tinggal dua kali sidang lagi, Pendapat Akhir Fraksi dan Keputusan. Setelah itu tinggal  mendaftarkan ke tingkat Provinsi  dan selanjutnya ke Mendagri.

Menurut Arwinsyah, tertundanya Sidang RTRW, disebabkan pengurusan Harmunisasi  ke Menkum Ham, sementara sidang yang lain tetap jalan. “Insha Allah, dalam bulan Agustus 2020 ini sudah bisa disahkan dan dapat dipergunakan langsung,” ujarnya.

Kepala BPN Padang Pariaman, Gatot Teja.P yang ditemui di ruang kerjanya, pada hari yang sama, mengatakan, tidak ada lagi wawancara dengan anda terhadap penerbitan sertifikat tanah Tarok City dan Gatot mengaku  mau pertemuan  dengan Kapolres.

“Saya tidak ada waktu  menjawab pertanyaan anda dan mau pergi ke Kantor Polres Padang Pariaman, “ ucapnya dengan gaya tergesa-gesa.

Gatot  Teja, tidak  menjelaskan apa alasannya tidak mau berkemntar terhadap penerbitan sertifikat Tarok City. Secara kewenangan tidak ada alasan bagi BPN menunda  menerbitkan sertifikat tanah Tarok City yang sudah direkomendasikan Bupati untuk kawasan perguruan tinggi negeri tersebut.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Padang (UNP) Syahril  beberapa  waktu lalu saat ditemui di ruang kerjanya, mengaku sudah 5 tahun  mengurus sertifikat tanah Tarok City pada BPN Padang Pariaman. Tetapi  masih belum juga diterbitkan dengan alasan kurang dokumen  RTRW.

Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai pengacara negara telah mengeluarkan pendapat pada bulan Setember tahun 2019, dengan nomor surat, B-2335/N.3.13/Gs/09/2019 dengan pokok surat penjelasan terhadap Permohonan Pensertifikatan Hak Pakai An.Kementerian Riset Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Universitas Negeri Padang). Surat Kejaksaan Negeri Pariaman itu dialamatkan Bupati Padang Pariaman.

Dalam poin (6) pendapat hukum Kejaksaan Negeri Pariaman, mengatakan, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan di atas maka penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, bisa dipahami  bahwa RTRW tidak akan merubah status hubungan hukum atas tanah. Dengan memakai RTRW 2010-2030, sudah bisa diterbitkan sertifikatnya.  Tetapi BPN beda pendapat dengan Kejaksaan, segingga sudah 5 tahun berurusan sertifikat belum juga terbit. (aa)