Indra Catri Sampaikan Ranperda Pemekaan 10 Nagari. Masyarakat Menunggu Tokok Palu Dewan

TABLOIDBIJAK.COM-(Agam).Bupati Agam, Indra Catri, sampaikan dua Ranperda dalam Rapat  Paripurna DPRD Agam Senin(20/7/2020).

Penyampaian nota penjelasan dua rancangan peraturan daerah ini merupakan  Ranperda yang sangat dinantikan oleh masyarakat terutama tentang pembentukan Nagari-nagari baru.

Dalam penjelasanya  Indra Catri menyebutkan beberapa nagari yang akan di defenitifkan adalah Nagari Salareh Aia Timur, Nagari Salareh Aia Barat, Nagari Salareh Aia Utara, Nagari Sungai Cubadak, Nagari Koto Gadang, Nagari Dalko, Nagari Nan Limo, Nagari Kamang Tangah Anam Suku, Nagari Pauh Kamang Mudiak dan Nagari Durian Kapeh Darussalam.

kemudian Ranperda kedua adalah tentang  perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari.

Rapat yang berlangsung di Aula Utama DPRD Agam,  itu dipimpin  oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan didampingi Wakil Ketua Irfan Amran.

Hadir pada kesempatan itu Sekda Agam Martias Wanto,  Forkopimda Agam, dan Kepala OPD.

Dikatakan Bupati, pada Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari terdapat empat substansi perubahannya yakni persyaratan perangkat nagari tidak harus berasal dari penduduk nagari setempat, melainkan seluruh masyarakat yang memiliki KTP.

“Selain itu, terkait dengan pemberhentian perangkat nagari yang dinyatakan sebagai terpidana akan diberhentikan sebegai perangkat nagari apabila dijatuhkan sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarakan keputusan pengadilan,” katanya.

Sementara  dalam hal kekosongan jabatan perangkat nagari masa tugas perangkat nagari yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat nagari lain yang tersedia.

“Kemudian, terkait pengangkatan kembali perangkat nagari yang habis masa jabatan yang diangkat secara periodisasi namun belum berusia 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Yang menjadi poin penting dari empat substansi tersebut yakni masa kerja p

erangkat nagari. Permendagri Nomor 67 tahun 2017 memberikan kepastian hukum kepada perangkat nagari untuk mengabdikan dalam membangun nagari sampai usia 60 tahun,” jelasnya.

Menyangkut  tentang pembentukan Nagari,  bupati berharap masyarakat nagari persiapan untuk segera memiliki pemerintahan defenitif.

“Nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati ini merupakan salah satu kelengkapan bahan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Kode Desa,” katanya

Bupati menyebut, berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian oleh tim, terdapat 10 Nagari Persiapan yang berasal dari pemekaran 7 Nagari Induk tersebut sudah layak ditingkatkan menjadi defenitif  dan tidak ditunda-tunda lagi.

” Tak ada alasan untuk menunda -nunda, tahun 2021 sumua sudah defenitif,” tegas Indra Catri.*(Eye/aa)