Gonjang Ganjing RTRW Mega Proyek Tarok City, Kadis PUPR Deni Irwan Angkat Bicara Kita Sudah Punya Perda RTRW

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Gonjang ganjing, soal RTRW Mega Proyek Tarok City di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2×11 Kayutanam. Kadis PUPR Padang Pariaman, Deni Irwan, angkat bicara, katanya, RTRW Tarok City itu sudah ada sejak tahun 2011.

Hal itu disampaikan Deni, kepada wartawan di ruang kerjanya,  Kamis (11/6/2020) menurut Deni, berawal dari rencana kawasan pendidikan Tarok City dan kaitannya dengan status kepemilikan atas lahan Badan Pertanahan Nasioanl (BPN).

Disampaikan Deni, rencana pembangunan kawasan pendidikan telah tercantum di dalam Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RTRW, Kabupaten Pdang Pariaman, 2010-2030, pada pasal 49 ayat (5), perwujudan PPL Kayutanam, melalui rencana : huruf c : Peningkatan pelayanan perguruan tinggi Kayutanam.

Ditambahkan lagi, pada Perda RTRW, Noor 5 Tahun 2011,pasal 81 ayat (1) huruf c ketentuanUmum Peraturan Zona (KUPZ) untuk kawasan Pertanian dijelaskan, bahwa : Kawasan Pertanian Holtikultura, diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali lahan pertanian yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Masih menurut penjelasan Kadis termuda di lingkungan Pemkab Padang Pariaman ini, dan pada pasal 81 ayat (1) huruf e dijelaskan, bahwa ; Kawasan Pertanian pangan holtukultura diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas peneitian dan pendidikan; Merujuk dari isi Pasal 81 ayat (1) huruf c di atas dapat dismpulkan, bahwa lahan pertanian pangan holtukultura yang mempunyai ketetapan hukum.

Yang dimaksud adalah  lahan pertanian pangan berkelanjutan /LP2B dan Pertanian Irigasi teknis. Rencana Kawasan Pendidikan Tarok, tidak berada di lahan  pertanian dengan irigasi teknis dan juga tidak berada di dalam kawasan zonasi LP2B. Merujuk dari isi Pasal 81 ayat (1) huruf e di atas dapat disimpulkan, bahwa pada lahan pertanian pangan Holtikultura, masih diperkenankan dilakukan kegiatan pendidikan.

Kata Deni, kalau ada yang kita langgar mana berani kita membangun dengan dana APBD Padang Pariaman kawasan Tarok City tersebut. Kini sudah dibangun jalan sepanjang 3 kilo meter ke dalam kawasan dengan lebar 75 meter.

Sebelum bekerja kita juga meminta fatwa dari Kejaksaan Negeri Pariaman. Apabila dianggap melanggar hukum. Tentu pekerjaan sudah dihentikan oleh pihak Kejaksaan selaku pengawas keuangan negara.

“Kalau hitung dana APBD Paang Pariaman yang sudah masuk dalam pembangunan berkisar Rp. 30 milyar,” tukas Deni.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Gatot Teja.P ketika dikonfirmasi apa yang disampaikan, Kadis PUPR Padang Pariaman Deni Irwan, kata Gatot, saya tidak membantah dan menyalahkan pendapat Deni.

Tetapi saya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang  Penataan Ruang, Pasal 26 ayat 3, berbunyi : Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

“ saya akan mengadakan kajian pembahasan tentang Regulasi apa yang bisa dijadikan dasar agar pembangunan bisa berjalan namun tidak melanggar Undang-Undang bersama dengan aparat penegak Hukum yaitu Polres Padang Pariaman dan Kejari Pariaman,” ujar Gatot (aa)