Irwan Prayitno Hadiri Musrenbang RKPD Sumatera Barat 2019 di Hotel Pangeran

TABLOID BIJAK (Padang)–Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, di Hotel Pangeran, Selasa, 10 April 2018.
“Ada 394 usulan bupati dan walikota, yang total rencana anggarannya Rp 1,7 triliun, dan persoalannya sudah kita akomodir dalam rapat pra-musrembang di Bukittinggi kemaren, dan ini juga hasil rapat kerja gubernur dengan bupati dan walikota Sumatera Barat, di awal Januari 2018 lalu,” kata Irwan Prayitno.
Dengan demikian, kata gubernur, musrenbang ini akan merapatkan, memantapkan hasil pra- musrembang 394 usulan bupati dan walikota, yang Insya Allah persoalannya akan masuk diprogram masing-masing baik provinsi, kota dan kabupaten.
Selanjutnya, dan kalau ada kewenangan pusat, akan disurati pusat dan juga untuk menganggarkan dipusat sesuai dengan kementerian terkait nanti keluar.”Setelah ini KAUPPS yang kita ajukan kepada DPRD untuk dibahas menjadi APBD nantinya. Tapi dugaan saya, karena saya juga pernah memimpin rapat bupati walikota sebagian besar itu infrastruktur yang dijadikan program bersama, jalan, jembatan dan lainya,” ujar Irwan Prayitno.
Selanjutnya, Irwan Prayitno menyampaikan daerah tertinggal mempunyai treatment tersendiri, penanganan sendiri di bawah Wakil Gubernur Nasrul Abit, insyaallah mudah-mudahan bisa kita keluarkan secepatnya untuk Pasaman Barat, Solok Selatan dan Mentawai. “Akhir April ke Jepang selama 4 hari, dengan 4 target yaitu, MoU dengan Nagoya, promosi budaya, forum bisnis dan investasi,” katanya.
Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019, pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan progran atau kegiatan, sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan, berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Selanjutnya, usulan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta kemampuan fiskal daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna. (fardianto)