ASN Pemkab Solok yang Melanggar Aturan akan Dikenakan Sanksi Lebih Keras

TABLOIDBIJAK.COM (Arosuka)—– Bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020, akan dikenakan sanksi yang lebih keras dari tahun – tahun sebelumnya.

Demiian anrata lain penegasan Bupati Solok , Gusmal ketika mensosialisasi Netralitas Pagawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis, 22 Oktober, 2020 di Ruangan Solok Nan Indah.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Solok H.Gusmal, SE, MM menyampaikan, dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak nanti, netralitas ASN sangat diperlukan dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai dan nyaman. “Sekalipun sulit untuk mewujudkan sikap netralitas setidaknya kita mampu meminimalisir ketidaknetralan / keberpihakan, untuk itu mari kita saling memahami jika diantara kita ada keberpihakan, namun demikian kita tidak boleh mendeklarasikan diri atas dukungan terhadap calon,” katanya.

Keudian Gusmal berharap pengawasan dari Bawaslu lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. “Bagi ASN yang melanggar aturan pada pelaksanaan pilkada tahun ini, akan dikenakan sanksi lebih keras dibanding pilkada tahun-tahun sebelumnya. Dan jika ada ASN kita yang berpihak terang-terangan menandakan ketidakyakinan terhadap kemampuan dan potensi diri pribadi,” ucap Gusmal, sembari meminta kepada Satgas dari bawaslu agar terus melakukan monitoring serta melakukan pengawasan hingga tingkat nagari.

Pada kesempatan ini Komisoner Bawaslu Andri Junaidi mengatakan, indikasi keterlibatan ASN terhadap keberpihakan pada calon tertentu hingga saat ini sudah cukup tinggi dan berkemungkinan masih akan terus meningkat. “Sedangkan untuk indikasi kerawanan pemilu sudah dilakukan kajian oleh KPU dan Bawaslu jauh-jauh hari demi meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam pelaksanaan pilkada,” katanya.

Untuk itu diminta kepadaa ASN agar lebih berhati-hati dalam masa kampanye ini, serta dalam penggunaan sosial media.(nisya).