Gubernur Irwan Prayitno Dukung Intruksi Walikota Pariaman Tentang AKB Covid 19

TABLOIDBIJAK.COM (Kota Pariaman) – Pemko Pariaman keluarkan dukungan terhadap Perda Provinsi  dengan menerbitkan Intruksi Walikota Pariaman nomor : 331.3/159/DSPD-2020 tentang Protokol Kesehatan Di Bidang Sosial Budaya Lainnya.

Intruksi Walikota Pariaman tersebut ditandatangani Plt. Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Rabu (10/7/2020).  Dan secara langsung, mendapat apresiasi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno datang ke Kota Pariaman untuk ikut melakukan sosialisasi ke masyarakat di beberapa tempat.

Irwan Prayitno, mengapresiasi langkah cepat Pemko Pariaman untuk mengatur tatanan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Pariaman dengan mengeluarkan Intruksi Wako Pariaman, dan menjadi daerah pertama di Provinsi Sumbar yang mengeluarkan intruksi terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Irwan Prayitno sampaikan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk mempercepat penerapan Perda AKB. Konsep sosialisasi Perda AKB ini melibatkan seluruh unsur masyarakat yakni; tokoh masyarakat, alim ulama, bundo kanduang, tokoh adat, instansi vertikal dan unsur lainnya.

Plt. Walikota Pariaman sampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dari Gubernur Sumbar dan Pemprov Sumbar atas aksi cepat pihaknya dalam mengatur tatanan adaptasi kehidupan baru di Kota Pariaman.

Terkhusus kegiatan sosial budaya, Dalam penyelenggaraan, kata Mardison, setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha yang meliputi seni budaya, upacara adat, pernikahan, pesta pernikahan, pemakaman dan takziah.

Mardison menjelaskan, kegiatan sosial budaya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin keramaian dari kepolisian berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Pariaman selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan.

“ Pihak terkait perizinan terkait kegiatan sosial budaya, hanya akan di izinkan sampai dengan jam 18.00 WIB dengan wajib melibatkan dubalang/perangkat desa/Kelurahan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, apabila dilanggar maka akan didenda secara administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pembubaran kegiatan tersebut,” tutup Mardison mengakhiri.(Fadli)