Kuasa Hukum Son Ferry Nugrah Bakal Pra Peradilan Polisi Atas PenangkapanTidak Profesional

TABOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Kasus Penangkapan  Son (38) tahun, warga Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang diduga melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual atau pemerkosaan, oleh pihak Kepolisian Polres Padang Pariaman, Sabtu (29/8/2020) terkesan polisi kurang profesional  dalam melakukan penangkapan.

Hal itu diungkapkan Penasehat Hukum (PH) Ferry Indria Nugrah, SH kepaada media, Sabtu (5/9/2020) di Pariaman. Buktinya, sudah satu pekan ditangkap dan ditahan, baru tembusan surat penahanan diserahkan kepada keluarga tersangka.

“Kita akan pra peradilan kasus ini ke Pengadilan Negeri Pariaman, karena penangkapan tersangka melanggar  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal  21 ayat (3), tembusan  surat perintah penahanan itu sejak dikeluarkan tgl. 30/8/2020 harus diserahkan dalam 1 x 24 jam dan bukan setelah 6 hari dilakukan penahanan oleh polisi,” ujar Ferry

Dituturkan  Ferry, nampaknya  ada  pengecualian bagi terduga tindak kejahatan pelecehan seksual atau pemerkosaan boleh langsung dilakukan penangkapan. Surat perintah penahanan itu baru diterima oleh keluarga Son setelah  6 hari sejak ditangkap dan dilakuknnya penahanan oleh polisi.

Aipda Roy Wirama, sebagai penyidik ketika dikonfirmasi melalui WahtsAppnya, Sabtu (5/9/2020) mengatakan,  tidak  masalah penangkapan dan penahanan boleh dilakukan. Terkait pasal 21 itu maksudnya di terbitkan surat perintah penahanan 1×24 jam setelah dilakukan penangkapan,

“Penangkapan tanggal 29 Agustus 2020. Sedangkan penahanan tgl 30 Agustus 2020, Yang dikasihkan sama keluarga nya itu merupakan tembusannya, untuk tembusan itu tidak ditentukan waktunya,” ucap Roy

Saat dikonfirmasikan lagi epada PH Ferry Nugrah, mengatakan, Itu penafsiran polisi  saja.  Silahkan saja, pendapatnya seperti itu,  yang jelas justru tembusan surat itu yang ditetapkan wktnya 1 x 24 jam. “Kita lihat saja nanti di pengadilan,” tambah Ferry lagi.

Menurut Fery, erdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

“Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1×24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan,” tkuk Fery.  (aa)