Kadis LHPKPP Yuniswan : Padang Pariaman Dapat Perumahan BSPS 230 Unit, Untuk 5 Nagari

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Kadis Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP) Ir. Yuniswan,M.Si  melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sitimulan Perumahan Swadaya  (BSPS)  Tahap I di Nagari Parit Malintang Kecamatan  Enam Lingkung Rabu, (5/8/ 2020) .

Yuniswan didampingi Sekdis LHPKPP  Yunasrun Bakri, ST. ME mengatakan, Tim Teknis BSPS 2020 diketuai Kabid PKP bersama Koorfas dan TFI.berjalan sukses dan lancar dari awal sampai akhir.

Dijelaskan Yuniswan, kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini diberikan kepada Masyarakat Berpenghasiln Rendah (MBR) bukan untuk masyarakat miskin sebagai stimulan (pancingan) dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Menurut Yunisswan, perbaikan RTHL ini sebagai salah satu target dalam mengurangi backlog perumahan dengan  bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terdiri dari 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang.

“Bantuan ini hanya untuk perbaikan atap, lantai, dinding (ALADIN) sedangkan untuk pekerjaan pondasi, pengadaan pintu dan jendela panil merupakan swadaya dari masyarakat penerima bantuan (PB),” ujar Yuniswan yang akrab disapa dengan Ujang ini. .

Lebih jauh dijelaskan, kegiatan BSPS ini murni dibiayai APBN melalui Satker Penyediaan Perumahan Sumatera Barat, Kementerian PUP.  BSPS Tahap I ini dialokasikan untuk 230 unit rumah terdiri dari 50 unit rumah di Nagari Kasang, 50 unit Ketaping, 50 unit Parit Malintang, 30 unit Pilubang dan 50 unit Nagari Guguak Kuranji Hilir.

“Secara overall pelaksanaan kegiatan BSPS di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar on schedule dan Alhamdulillah tidak menemui kendala yang cukup berart,” ujar laki-laki mengaku menyukai Olah Raga Maju Sehat Bersama (Mahatma). .

Ditambahkan lagi, khusus untuk Nagari Parit Malintang memang agak sedikit terlambat dibandingkan nagari lain tapi itu murni disebabkan oleh keterlambatan SK BNBA yang diterbitkan oleh Dirjen Perumahan KemenPUPR hampir 2 bulan dibandingkan SK nagari lain.

“Berkat kerja keras Koorfas dan TFL serta komitmen dari masyarakat penerima bantuan, meskipun SK nya terlambat progress kegiatan di lapangan telah dilakukan asselerasi sehingga bobot yang dicapai hampir mendekati nagari-nagari lain,” ulangnya.

Dalam monev ini kami juga menerima masukan dan ucapan terima kasih dari masyarakat penerima bantuan dan berharap ke depan lebih banyak lagi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan serupa baik yang berasal dari APBN, APBD, BAZNAS ataupun CSR.

Monev ini juga sebagai respon terhadap banyaknya pertanyaan dari OPD maupun masyarakat terkait adanya rumah-rumah tidak layak huni yang masih banyak di Kab. Padang Pariaman.

Penyediaan perumahan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar semoga mendapat perhatian lebih dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman ke depan karena program yang ada selama ini hanya berasal dari APBN baik program BSPS maupun DAK bidang perumahan sementara untuk dana pendamping pun sangat minim.

Apalagi bantuan rumah tidak layak huni ini bersifat padat karya sangat terasa manfaatnya sebagai stimulan penggerak ekonomi masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Tersedianya dana pendamping yang memadai juga menjadi bargainning bagi pemerintah daerah Kabupaten. Padang Pariaman terhadap proposal yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui KemenPUPR terkait komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.(rel/aa)