Terkait Sertifikat Tanah UNP, Harmadian Kebakaran Jenggot, Riki Monrizal Revisi RTRW Bukan Untuk Tarok City

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Anggota DPRD Padang Pariaman, Harmadian, dari Fraksi Gerindra “kayak cacing kepanasan” menanggapi pemberitaan media ini, Rabu (1/7/2020) dengan judulu Kepala BPN  Gatot Teja, Persulit Sertifikat Tanah UNP Tarok City, Raamal Saleh Tuntut Secara Hukum.

Harmadian mengatakan,  sangat disayangkan komentar yang ditujukan kepad kepala BPN Padang Pariaman, Gatot Teja ini, kurang didukung data yang harus disampaikan dan tidak mengetahui persoalan dasar yang ada di lokasi Tarok City yang digadang-dangankan  akan jadi kawasan pendidikan.

Ditambahkan Harmadian, lalu Kenapa sertifikat Tarok UNP di Tarok City tidak diterbitkan oleh BPN Padang Pariaman, tentu punya alasan hukum yang kuat oleh kepala BPN Padang Pariaman.

Lebih jauh ditegaskan, beradasarkan hasil pertemuan Kepala BPN Padang Pariaman Gatot Teja,  dengan tim Hak Interpelasi  DPRD Padang Pariaman, Pak Gatot sebagai Kepala BPN mengatakan dasar utama sertifikat belum bisa diproses karena belum ada nya perubahan RTRW dikawasan Tarok seluas 697 ha tersebut.

Hal ini berdasarkan Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Pariaman. Sampai hari ini memang belum ada perubahan RTRW lahan.

Untuk tanggapan Harmadian di atas, lain yang berhutang lain pula yang membayar. Artinya, yang dipertanyakan Kepala BPN Gatot Teja, kenapa Harmadian yang menjawab. Sementara Gatot Teja, bungkam dan tidak mau bersuara ketika diminta komentarnya, Rabu (1/7/2020) pagi. Pada hal, pertanyaan sudah diajukan melalui pesan WahtsApp dan ditelpon, tidak ada respon sama sekali.

Dalam Legal Opinion (LO) Kejaksaan Negeri Pariaman, Nomor : B-21/25/N.3.1.3/Gs/09/2019. Sifat : biasa, Pokok Surat : Penjelasan tentang permohonan Pensertifikatan Hak Pakai An. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Universitas Negeri Padang). Tanggal 13 September 2019 surat itu dialamatkan kepada Bupati Padang Pariaman.

Kejaksaan Negeri Pariaman dalam kesimpulannya, pada poin (5) menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya SK Pemberian Hak Pakai dari Bupati Padang Pariaman kepada Universitas Negeri Padang maka telah adanya hubungan hukum antara Universitas Negeri Padang dengan tanah yang dimohonkannya tersebut.

Poin (6) mengatakan, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  di atas maka penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya poin (7) menjelaskan, bahwa terhadap permohonan Hak Pakai dari Universitas Negeri Padang kepada Kantor BPN Padang Pariaman dapat diberikan hak atas tanahnya dan penggunaan serta pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan RTRW (vide pasal 7 PP Nomor 16 tahun 2004) dan tidak bertentantangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabag Hukum Pemda Padang Pariaman Riki Monrizal pada pemberitaan terbitan Sabtu (13/6/2020) lalu, Riki  Monrizal, mengatakan, dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Padang Pariaman, kita telah memiliki Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2011 Tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010 – 2030 yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman.

Lebih jauh disampaikan Monrizal, keberadaan Perda RTRW ini berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten, dan pedoman penyusunan RPJP Kabupaten.

Masih penuturan  RkinMonrizal, terkait dengan pertanyaan Tarok dapat disampaikan bahwa Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga telah diatur Rancana Tata Ruang Wilayahnya melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 49 ayat (5) Perda Nomor 5 Tahun 2011, yakni Perwujudan PPL Kayu Tanam melalui rencana: Pertaman, peningkatan fasilitas dan utilitas penunjang kawasan wisata Malibou  Resort dan sekitarnya;

Kemudian, peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer; Berikutnya, untuk peningkatan pelayanan Perguruan Tinggi Kayu Tanam;. Begitu juga buat pembangunan rest area dan rumah kuliner;. Termasuk pembangunan rumah hortikultura; dan pengembangan PLTMH.

Artinya kegiatan rencana pembangunan di kawasan Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang untuk kawasan pendidikan perguruan tinggi telah sesuai dan termasuk dalam Perda No 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Padang Pariaman 2010-2030, khusunya terdapat pada pasal 45 ayat (5) point c diatas.

Ketika disampaikan kepada Riki Monrizal, kalau emang sudah ada, untuk apa lagi dilakukan Refisi RTRW seperti yang diprenstasikan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Jum’at (12/6/2020) di hadapan anggota DPRD Padang Pariaman.

Riki Monrizal dengan tenang  mengatakan, Revisi dilakukan untuk mengakomodir dinamika pembangunan di Padang Pariaman.

Ditegaskan Riki Monrizal, perda ini mengatur penataan ruang untuk Padang Pariaman secara umum, bukan untuk Tarok “Perda Nomor 5 tahun 2011 juga seperti itu,

“Kami Pemerintah daerah telaah menyampaikan ini pada beberapa pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Paadang Pariaman,”ulasnya. (aa)