Mungkin Kah Tarok City Hentikan Langkah Ali Mukhni Menuju Rumah Bagonjong? Pekat Surat Sudah Masuk Polda

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Terbongkarnya, gembar gembor Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni selama ini dengan program Nasional Tarok City, teka teki yang selama ini ada dikepala masyarakat Padang Pariaman terjawab sudah.

Menindak lanjuti pemberitaan pertama dengan judul “Borok Tarok City terbongkar, Langkah Bupati Ali Mukhni Dihentikan, Pekat Kami Sudah Lapor Ke Polda Sumbar”.tabloidbijak.com Jum’at (5/6/2020).

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, dokter Zunirman, ketika diminta komentarnya, tentang proyek Tarok City, mengatakan,  pertanyaannya…seberapa urgenkah proyek Tarok City….di bandingkan…proyek proyek yang menyentuh dan di butuhkan masyarakat. Apalagi proyek tersebut…belum di dukung oleh dokumen yang di persyaratkan….dan terkesan di paksakan.

Hal itu disampaikan dokter Zunirman, Sabtu (6/6/2020) ketika diminta komentar terkait Tarok City yang sudah terbongkar, masalahnya..

“Ambo dan sebagai masyarakat hanya khawatir saja…. jagan jagan proyek Tarok City bernasib sama dengab proyek pelabuhan Tiram yang gagal dan di hentikan…..oleh karana tidak sesuai denga regulasi dan aturan yang ada ,” ujar zunirman.

Dengan trbongkarnya  berita tentang Tarok City yang selama ini menjadi program ungguan Bupati Ali Mukhni, di tengah malam sunyi sekitar pukul dua belas malam, nelpon wartawan anda, pak berita tentang Tarok City, bisa ngak dihentikan ndulu dan dihapus dari peredaran, karena ini menyangkut nama baik bapak bupati.

Ketika disampaikan, berita kalau sudah terbit, tidak bisa lagi dicabut, atau dihapus. Bisanya dibantah, dengan informasi baru yang dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya, pejabat itu mengirimkan, surat dari Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 13 September 2019. Surat bernomor B,2395/N.3.13/Gs/09/2019.

Pokok surat Kejaksaan Negeri Pariaman itu, penjelasan terhadap permohonan pensertifikatan Hak Pakai An Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Universitas Negeri Padang).

Inti dari isi surat itu, bahwa terhadap permohonan Hak Pakai dari Universitas Negeri Padang kepada Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman dapat diberikan hak atas tanahnya dan penggunaan serta pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan RTRW (vide pasal 7 PP Nomor 15 tahun 2024) dan tidak bertentangan dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto, SH, MH ketika dihubung melelui telpon genggamnya, mengatakan, tunggulah, Selasa atau Rabu datang ke kantor, dijelaskan duduk persoalannya. “Bersabar dulu,” ujar Efrianto.

Bupapati Padang Pariaman AlimMukhni yang bakal maju menjadi Calon Gubernur Sumbar. Trlihat masih yakin, sertifikat tanah Tarok City bisa keluar, pada masa jabatannya ini. Buktinya, Sabtu (6/6/2020) masih saja menggombal pejabat Provinsi Sumatera Barat di Tarok City tersebut.

Terlihat hadir dalam kunjungan Pemda Sumbar itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt. Rajolelo, MH Ketua Komisi III  Afrizal, SH, Mh dan anggota Komisi III Hidayat, SS, Ali Tanjung, SE dan Ismunadi, Sofiyan, SH.

Pada kesempatan itu Bupati li Mukhni mengatakan nanti kita akan bangun gedung respentatif berupa Mall pelayanan pubik di kawasan Tarok City. Yang meayani seluruh pelayanan publik seperti catatan sipil perizinan, Samsat dan oengurusan administrasi pemerntahan yang bersifat umu, ucap Ali Mukhni.

Wakil Ketua Pekat IB Padang Pariaman, Budi secara terpisah Sabtu (6/6/2020) mengatakan surat laporan Bupati Ali Mukhni ke Polda Sumbar dimasukan. “Sudah masuk saya yang antarkan, kita akan kawal surat itu, dan kita harapkan Polda Sumbar, bisa mengungkapkan kinirja Ali Mukhni yang merugikan masyarakat Padang Pariaman itu,” tutur Budi dengan nada bersemangat.  (aa)