Atal S Depari: Ketua SMSI Pusat Firdaus Harus Mundur dari Pengurus PWI Pusat

TABLOIDBIJAK.COM (Padang)—–Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari mengingatkan dan sekaligus menghimbau para pengurus, baik di pusat maupun di daerah tingkat provinsi, kota dan kabupaten, untuk menentukan sikap, serta mentaati Peraturan Dasar (PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI.

“Kalau ada yang sudah memilih organisasi lain, laporkan dan akan kita tarik Kartu Tanda Anggotanya,” tegas Atl S Depari ketika dihubbungi melalui handphone selulernya, Kamis, 28 Mei, 2020.

Khusus Ketua SMSI Pusat, Firdaus, kata Atal. dalam waktu dekat ini akan diganti dengan anggota PWI Pusat lainya. “Persoalan pergantian Firdaus ini memang sudah lama kita rencanakan, semenjak yang bersangkutan menjadi ketua SMSI Pusat,” katanya.

Menurut Atal, semua anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus mentaati Peraturan Dasar (PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT). “Saya sudah mngingatkan Firdaus,” tegasnya melalui pesan singkatnya di WhatsApp.

Peringatan tersebut, kata Atal lagi, sesuai dengan Peraturan Dasar Pasal 9 ayat (1). Maksudnya, bahwa anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum pers baik di tingkat nasional dan daerah.

“Anggota PWI dapat menjadi anggota dan atau ketua forum wartawan atau kelompok kerja wartawan di instansi/lembaga sepanjang tidak berbadan hukum dan tidak bertentangan dengan PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. Ini sesuai dengan ayat (2),yang kini,” ungkapnya

Penyempurna PD/PRT PWI sebelum ditetapkan pada Kongres PWI di Solo 2018 lalu, memastikan bahwa anggota dan jajaran pengurus yang tidak mengikuti aturan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai penjelasan pada Pasal 11.

“Pada ayat (1) disebutkan bahwa terhadap anggota yang melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, dan atau peraturan serta kebijakan organisasi dapat dikenakan sanksi” jelas ketua PWI.

“Ditegaskan pada ayat (2) bahwa Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar PD PRT, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, dan atau peraturan serta kebijakan organisasi,” terangnya lagi.

Untuk itu, Atal S Depari menginstrusikan Bidang Organisasi PWI dan ketua PWI Kabupaten/Kota untuk memverifikasi ulang dan mengecek anggotanya.

Sementara Ketua SMSI Pusat, Firdaus yang dihubungi melalui selulernya di nomor 08128232……belum merespon. Dihubungi melalui inbox face booknya juga belum menjawab. (/DOR)