Diduga Tidak Mematuhi Undang Undang Pergesaran Anggaran Terjadi Di Dinas Pendidikan.

TABLOIDBIJAK.COM (Limapuluh Kota)—–Fasilitas hiburan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni bioskop keliling kepada Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota di Dinas Pendidikan Limapuluh Kota menimbulkan polemik dalam penggunaan anggaran.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Limapuluh Kota, Indrawati Munir diwakili Kabid Kebudayaan, Hidwan Reta kepada media Rabu (18/2). Via seluler nya.

“Dulu mobil ini di dinas kebudayaan pariwisata pemuda olahraga. Dan ke dinas pendidikan di awal tahun 2018. Dana operasionalnya baru dapat kita anggarkan tahun ini. Selama 2018 dan 2019 belum ada dana operasionalnya. Tapi kita tetap memvasilitasi kalau ada permintaan dari masyarakat. 2018 pernah kita operasikan di kemah pramuka di lareh sago halaban. Di suayan, di pangkalan, dan di lubuak batingkok. Tahun 2019 kita operasikan juga di lubuak batingkok, di situjuah 2x dan di den zupur padang mengatas” katanya menjelaskan.

Saat media menanyakan, di tahun 2018-2019 tidak ada dana operasinya pak. Apakah tidak di anggarkan atau tidak ada pak? Hidwan Reta menjawabnya
“2018 tentu blom bisa dianggarkan karena penyusun DPA disetujui dibakhir tahun 2017. mobil masuk setelah penyusunan anggaran selesai. Tahun 2019 kita coba juga masukkan tapi di realisasikan. Alhamdulillah tahun ini ada.” Katanya.

Lebih lanjut media menanyakan, Tahun 2018-2019 di operasikan di beberapa daerah. Akan tetapi anggarannya saat itu belum ada. Itu menggunakan dana dari mana pak?
Untuk operasional di tahun 2018 – 2019 itu?
Sedikit lama, baru terjawab olehnya, dikatakanya kepada media, “Di bidang kan di anggarkan untuk BBM kendaraan untuk ke lapangan. Jadi sementara kita pakai saja dana tersebut sekedar beli BBM mobil bioskop keliling itu.” tutupnya

Terjadi penggeseran anggaran yang di duga tidak jelas di Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota. Kenapa demikian? Terlihat jelas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh kabid kebudaaan, untuk operasional bioskop keliling itu uangnya di akali atau di ambil dari uang untuk BBM kendaraan dinas.

Tokoh hukum Indonesia Pradana Budi Setiawan S.H.,M.H. dalam kuliah onlinenya menjelaskan. “Pergeseran anggaran boleh, tetapi penggunaannya harus sama, dan juga harus memenuhi syarat seperti yang di jelaskan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”) dan Pasal 28 ayat (3) UU 17/2003 tentang keadaan kenapa harus dilakukan pergeseran anggaran. Di daerah harus ada persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di ketuai oleh Sekretariat Daerah lansung.” katanya menjelaskan.

Apakah Dinaspendidikan Kabupaten Limapuluh Kota telah mendapatkan persetujuan dari TAPD dan telah mematuhi Undang-Undang terkait pergeseran anggaran.?
Sampai saat ini, whatsapp media ini belum dijawab oleh pihak dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, yang sudah tercoreng banyak masalah, mulai dari beberapa tahun silam, tentang guru cabul, dan benerapa bulan belakangan juga terdengar kasus siswa SD yang idak masuk sekolah, terintimidasi. (Jnd)