Demo Masyarakat Ulu Aie Di DPRD 50 Kota Berjalan Tertib, Kedua Belah Pihak Terima Hasil Audiensi

Limapuluh Kota – Polemik Warga Ulua Aie yang menginkan menjadi daerah kenagarian, memicu Demo masyarakat di DPRD Kabupaten 50 Kota, menuntut DPRD 50 Kota mengesahkan Daerah Ulua Aie menjadi Nagari defenitif, Senin (10/02/2020)

Tuntutan ini memuncak, setelah sebelumnya sejak tahun 2001 warga Ulu Aie telah mengusulkan untuk menjadi Nagari mandiri

Karena jarak antara Ulu Aie dengan pusat Administrasi bisa di bilang jauh, itu menjadi alasan utama warga menuntut untuk menjadi nagari definitif.

Iskarmon Basir di hadapan media massa dan didepan Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota berserta anggota menyampaikan, inilah alasan kami bersama sehingga patut rasanya dipertimbangkan mengingat susahnya kami untuk urusan admistrasi yang harus ke Kantor Wali Nagari Harau, itu memakan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu Datuak Pucuak selaku tokoh Masyarakat dan Ketua KAN mengatakan tidak mungkin Ulua Aie dikembalikan ke Nagari Induk sementara register sudah di keluarkan Provinsi.

” Kami tidak ingin kembali ke Nagari Induk,” tegasnya di hadapan Ketua DPRD 50 Kota beserta anggota.

Setelah orasi yang tertib, Pimpinan DPRD mengundang Perwakilan dari Warga Ulu Aie untuk audiensi dan mencari solusi terbaik buat warga Ulu Aie di Aula Rapat Anggota DPRD Kabupaten 50 Kota

Hasil kesimpulan dari audiensi dibacakan langsung oleh ketua DPRD di depan Masyarakat dan telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Hasil dari audiensi yang telah di sepakati sebagai berikut :

1.Pimpinan DPRD Kabupaten 50 Kota akan meminta Komisi 1 untuk melakukan pertemuan dengan OPD terkait dan sekaligus tim kajian guna mempersiapkan bahan yang akan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah Privinsi Sumatera Barat.

2.Tim kajian dimaksud akan mengkaji terhadap usulan masyarakat Ulu Aie terhadap :
– Potensi Nagari Persiapan Hulu Aie
– Kajian terhadap penggabungan jorong – jorong dimungkinkan sesuai dengan aturan yang berlaku demi pelayanan yang efektif dan efisien.
– Kajian terhadap usulan Nagari Strategis/Desa Strategis.
3.Pimpinan DPRD 50 Kota akan ikut serta dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4.Meminta Kepala Daerah atau Bupati 50 Kota untuk memfasilitasi sekaligus menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Provinsi.

5.Setiap proses pertemuan untuk dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat/Nagari Persiapan Ulu Aie.

Demo selesai dengan tertib dan aman yang dikawal oleh pihak Kepolisian bersama Sat Pol PP kabupaten 50 kota (JND)