Wako dan Kadis Pendidikan Kota Payakumbuh Lepas Tangan Terkait Ancaman Terhadap Wartawan

TABLOIDBIJAK.COM (Payakumbuh)—– Terkait ancaman yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Payakumbuh kepada Wartawan Tabloidbijak.com Junaidi Putra, perwakilan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota (Luak Limopuluah) juga anggota SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Luak Limopuluah

Baca: http://tabloidbijak.com/index.php/2020/01/21/kepsek-sma-n-3-payakumbuh-ancam-wartawan-tabloidbijak-com/

Pasalnya, ancaman atau perlakuan yang diterima wartawan saat sedang menjalankan tugasnya, dimana dalam Undang – Undang No 40 tahun 1999 bab 2 pasal 6 menegaskan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi.

Kini yang bersangkutan (Kepala Sekolah SMA N 3 Payakumbuh, Dra. Nurhayati-red) diduga telah dilanggar atau dinilai menghambat kebebasan pers yang mana telah diatur dalam undang – undang Pers no 40 tahun 1999.

Kendati, oknum Kepsek SMA N 3, Nurhayati menyadari kesalahannya, melalui WA, “Terimakasih atas beritanya, setelah dijelaskan tetap dimuat beritanya, saya minta maaf atas semua ini”, agaknya menjadi catatan hitam dunia pendidikan ternyata masih ada paremanisme, tanya sebuah sumber.

Sementara itu saat dimintai keterangan oleh media ini Kepada Kadis Pendidikan Kota Payakumbuh AH Agustion juga suami dari Kepala Sekolah SMAN 3 Payakumbuh tersebut mengatakan, sebetulnya permasalahannya sudah jelas.

“Sekolah menjanjikan kekurangan pembayaran di bulan Maret karena kondisi keuangan, tapi mungkin sedikit mis comunication, disayangkan kok mengadu ke teman-teman di media. Ancaman Kepsek itu hanya emosi tiba-tiba atas respon mendadak, trim’s,” singkat Agustion.

Terpisah, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, ambo mohon maaf karena SMA bukan wilayah wewenang Wako, lebih baik tanya ke Provinsi atau Gubernur, kami sudah tidak lagi dilibatkan urusan SMA dan SMK.

Terkait hal tersebut, Edwar Hafri Bendang Ketua SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Sumatera Barat, menyayangkan lepas tangan dari kedua pemimpin tersebut, sekiranya memang provinsi yang bertanggung jawab, pemerintah kota juga tidak lepas tangan dalam pengawasan sekolah – sekolah yang ada.

“Ini menyangkut nilai – nilai luhur dalam perkembangan dunia Pendidikan di kota Payakumbuh, bagaimana anak – anak, cucu kita menilai nanti, guru atau pemimpin sekolah yang dianggap orang tua dalam dunia pendidikan, berprilaku mengancam dan kesewenang – wenangan kekuasaan, sementara Pemerintah kota terkesan lepas tangan, apakah seperti ini birokrasi kita? atau seperti ini kah cerminan dunia pendidikan kita,” tukas Bendang.(Tim)