Pemko Pariaman Gelar Rakor Kemiskinan Daerah Nara Sumber Tim Nasional

TABLOIDBIJAK.COM (Kota Pariaman)—Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan Daerah, Pemko Pariaman undang TNP2K Jakarta sebagai Narasumber. Hadir Staf Unit Advovasi Daerah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Edi Safrijal, dari Jakarta, memaparkan bagaimana program dan langkah dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di daerah.

 

“Kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat warga negara, sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan”, ujarnya ketika memberikan arahan di ruang rapat Balaikota Pariaman, Rabu (23/10/2019)

Data kemiskinan memiliki peran sentral dalam menentukan efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang memerlukan updating secara periodik dalam hal menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

“Pemerintah pusat telah banyak mengucurkan dana dan program dalam program pengentasan kemiskinan, tetapi terkadang data penerima bantuan tersebut belum terkoordinasi dengan baik antar lembaga dan instansi, sehingga sering terjadi tumpang tindih penerima bantuan”, ungkapnya lebih jauh.

“Karena itu perlu adanya basis data terpadu antar instansi yang ada, seperti Dinas Sosial, Dinas Perindagkop dan UKM Bagian Kesra, Bappeda, dan instansi lainya, mereka mesti mengutamakan program kepada masyarakat yang telah terdata di basis data terpadu tersebut”, tutupnya.

Rakor Kemiskinan Daerah Kota Pariaman 2019 ini mengambil tema “Pemanfaatan Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah”, dengan Bappeda sebagai leading sektornya.

Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kota Pariaman, Adi Junaidi, dengan dari seluruh stakeholder terkait yang ada di jajaran Pemko Pariaman.

Adi Junaidi berharap, dengan adanya Rakor Kemiskinan Daerah ini, Pemerintah Kota Pariaman mempunyai satu data dalam mengambil kebijakan terhadap pengambilan keputusan program pengentasan kemiskinan dengan berlandaskan kepada Basis data terpadu yang ada.

“Untuk perlunya pemahaman dari beberapa stakeholder yang ada, agar dapat mempedomani kepada basis data terpadu yang telah kita miliki. Dengan demikian, bantaun dan program pengentasan kemiskinan ini, akan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih lagi nantinya”, ulasnya mengakhiri. (J)