Pengambilan Sumpah DPRD Padang Pariaman Berjalan Sukses Faisal Arifin Serahkan Palu Kepada Heppy Naldi

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)— Pengucapan Sumpah /Janji  Anggota  DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Rabu (14/8/2019) berjlan sukses dan khidmad. Pengucapan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Yoserizal, SH, MH di gedung Dewan Padang Pariaman.

Ketua DPRD Padang Pariaman H. Faisal Arifin, S.Ip dalam pidatonya mengatakan, masih banyak tugas berat yang terselesaikan untuk masyarakat Padang Pariaman. Selama menjalankan tugas dan mengemban amanah, pasti ada merasa tidak puas dengan kinerja Dewan. Tetapi itulah kemampuan maksimal yang telah dilakukan.

“Tiada kata lain yang dapat kami sampaikan selain menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya,” ujar Faisal Arifin.

Heppy Naldi, SE, MM sebagai Ketua DPRD sementara dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Padang Pariaman yang telah berikan kepercayaan dan amanah kepadanya. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik.

“Inshaa Allah, kami akan bekerja sesuai dengan maksimal untuk kemajuan Kabupaten Padang Pariaman, masa akan datang,” tuturnya.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalaam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni menyebutkan, kini saatnya, Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 melangkah bersama untuk mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat di Kabupaten Padang Pariaman.

“Ini saatnya anggota Dewan  harus berjanji bekerja siang dan malam untuk mencapai kesejahteraan rakyat di Kabupaten Padang Pariaman,” katanya.

Dijelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, otonomi daerah merupakan suatu bentuk penyebaran kekuasaan (distribution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tujuan pemberdayaan daerah.

Pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan kesejahteraan mengharuskan  pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis. Oleh karena itu, desentralisasi tidak semata untuk membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk membangkitkan partisipasi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas dan pemerintah lokal. (aa)