Wapres RI K.H Ma’ruf Amin Minta Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting

Kota Pariaman— Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin, meminta kepada berbagai pihak yang terkait agar segera menyusun “Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting” dengan bertumpu pada 5 pilar, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat/Daerah/dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Hal tersebut disampaikan oleh Wapres RI saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bergerak Bersama Untuk Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalaui video konferensi di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Senin, 23/8, dan juga diikuti oleh seluruh Walikota dan Bupati se-Indonesia secara virtual.

Wapres RI mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024. Itulah sebabnya Wapres RI meminta kepada berbagai pihakyang terkait agar segera menyusun rencana aksi tersebut untuk target yang diinginkan.

Wapres berharap Rencana Aksi Nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga, oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antar kementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Konvergensi berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting,” jelasnya.

“Untuk itu kerja kolaborasi adalah kuncinya, karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II sampai Pemerintahan Desa juga memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting.Dengan demikian intervensi yang sifatnya multi sektor dan multi government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerja kolaborasi,” pungkas Wapres.

Terkait hal tersebut diatas Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, “untuk Kota Pariaman sendiri angka stunting di tahun 2021 periode Februari mencapai 9.3 %. Angka ini jauh dibawah capaian angka stunting Provinsi Sumatera Barat sebesar 27,47 % dan nasional sebesar 57, 67 %. Data akhir Tahun 2020 angka stunting di Kota Pariaman mencapai 10, 7 %”.

“Untuk itu jelang tahun 2022 kita akan selalu lakukan pengurangan sehingga target kita diakhir Tahun 2022 bisa mencapai 5 % bahkan dibawah itu”, ulas Genius.

“Prestasi ini bisa tercapai oleh Kota Pariaman dengan melakukan berbagai upaya pencegahan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Tidak hanya Dinas Kesehatan saja yang bertanggung jawab melakukan pencegahan stunting di Kota Pariaman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Pariaman bersama dengan kader desa serta stakeholder terkait melakukan upaya pencegahan, antara lain melakukan bina keluarga balita dan remaja, penyuluhan kepada calon pengantin (catin) tentang kesehatan reproduksi dan pengoptimalisasian capaian keluarga berencana (KB) pasca bersalin”, terangnya. (tc/aa)