Pemkab Solok Lakukan Sosialisasi Guna Persamaan Internalisasi dan Penerapan Pengelolaan

Arosuka Solok)——Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM secara resmi buka Sosialisasi Pengelolaan Risiko bagi Jajaran Pimpinan unit Pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok, di Ruangan Solok Nan Indah di Arosuka, Kamis 4 Februari, 2021.

Acara di ikuti Sekretaris Daerah yang diwakili Askoor Administrasi Sony Sondra, Inspektur Daerah Kabupaten Solok Hermantias, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Sumbar Jun Suwarno, Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Sumbar Fachri dan SKPD dilingkup pemerintah daerah kabupaten Solok serta Camat Se-Kabupaten Solok.

Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan risiko bagi jajaran pimpinan unit pemilik risiko kali ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Permendagri No. 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM menyebutkan bahwa pengelolaan risiko pada pemerintah daerah sangat penting untuk dipahami oleh setiap aparatur pemerintah di Kabupaten Solok, karena, pemetaan dan penerapan pengelolaan risiko dalam perencanaan kerja meminimalkan kesalahan dan mampu mengoptimalkan kinerja.

“Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko nya maka akan semakin baik pila penyelenggaraan SPIP nya dan apabila penyelenggaraan SPIP baik, maka, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan hasil penjamin mutu (Quality Assurance) Maturitas SPIP tahun 2018 oleh BPKP Pusat Nomor : LQA-193/PW03/3/2019 tanggal 20 Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Solok telah memperoleh hasil QA level 3 (terdefinisi) dengan skor nilai 3.0375. yang artinya pemerintah Kabupaten Solok telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, namun ada beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi, hal ini terbukti dengan ditemuinya beberapa permasalahan dalam berbagai kegiatan.

“Untuk itu, diharapkan keseriusan kepada seluruh OPD untuk mengikuti sosialisasi ini agar kita dapat menetapkan struktur pengelola risiko pemerintah Kabupaten Solok dan juga pedoman pengelolaan risiko yang nantinya jadi acuan bagi seluruh unit pemilik risiko di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Solok,” ujar H. Gusmal.

Tujuan penyelenggaraan ini adalah agar terbangunnya persamaan persepsi di level pimpinan terkait pengelolaan risiko pemerintah daerah sehingga proses internalisasi pengelolaan dan penerapan pengelolaan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Solok, guna mendorong pemerintah daerah dalam mengelola risiko pemerintah daerah, mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko kegiatan.. (nisya)