Rektor UNP Ganefri Jadi Nara Sumber di Seminar Nasional JMSI Sumbar

TABLOIDBIJAK.COM( (PADANG )—– Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Ganefri mengungkapkan, jika ingin mengubah bangsa ini di masa depan, maka pembenahan harus dimulai sejak pendidikan dasar (TK atau SD). Pandemi Covid19, terangnya, ternyata telah membuat pendidikan dasar yang merupakan pondasi pendidikan, terdampak parah.

“Sesuai pembagian kewenangan, pendidikan dasar ini merupakan tanggung jawab bupati dan wali kota. Jika pemerintah kabupaten dan kota abai, pondasi pengetahuan generasi masa depan kita ini akan bermasalah. Contohnya, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, banyak siswa SD yang belum pandai membaca. Ini persoalan serius dunia pendidikan kita di masa depan,” ungkap Prof Ganefri tentang dampak pandemi di sektor pendidikan, di Padang, Rabu (27/1/2021).

Pernyataan itu disampaikan Prof Ganefri, saat jadi pembicara pada webinar nasional bertemakan, ‘Tantangan Ekonomi Pada Pandemi Covid19’ di aditorium gubernur Sumbar. Webinar ini digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus JMSI Sumatera Barat. Pelantikan JMSI Sumatera Barat ini dilakukan Sekjen JMSI, Mahmaud Marhaba yang diikuti secara virtual oleh Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa.

Bersama Prof Ganefri, juga tampil pembicara lainnya, Rektor Universitas Tamansiswa Padang, Sepris Yonaldi dengan moderator Muhammad Taufik (akademisi UIN Imam Bonjol Padang). Hadir dalam webinar ini, Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumbar, Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD di Setdaprov Sumbar dan undangan lainnya.

Selain itu, Prof Ganefri mengungkapkan, bermasalahnya pendidikan dasar ini, tak lepas dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tak terlaksana secara sempurna. Berdasarkan survei, terangnya, hanya 50 persen siswa SD yang bisa mengikuti PJJ secara baik. Setengah dari angka itu, yang mengerjakan tugas yang diberikan guru.

“JMSI Sumatera Barat, mesti ikut mendorong perbaikan di dunia pendidikan kita ini. Karena, keunggulan Sumatera Barat ini sejak dulu adalah sektor sumber daya manusia (SDM) ini,” tukas Prof Ganefri yang juga Ketua Tanfidziyah PWNU Sumatera Barat.

Selain itu, ungkap Prof Ganefri, pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi baik itu jenjang S1, S2 ataupun S-3, secara teknis tidak bermasalah. Namun, PJJ di perguruan tinggi ini berbiaya mahal dibanding pembelajaran tatap muka. Sementara, banyak mahasiswa yang meminta dikuranginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, dengan alasan tidak ada aktivitas belajar mengajar di kampus.

“Prediksi pertumbuhan ekonomi kita juga tak kunjung membaik di tahun kedua pandemi ini melanda Indonesia, sejak Maret 2020 lalu. Angka pengangguran juga terus bertambah. Ini persoalan serius di masa depan,” terangnya.

Kehawatiran ini, senada dengan prolog yang disampaikan moderator, Muhammad Taufik. Alumni MTI Canduang itu mengutip laporan lembaga nirlaba Oxfam tentang pandemi Covid19 yang dipublikasikan di situs web resmi, Selasa (26/1/2021) lalu.

“Berdasarkan publikasi Oxfam, pandemi berpotensi meningkatkan kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Artinya, mereka yang kaya makin bertambah kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin,” ungkap Taufik.

“Menurut Oxfam, orang kaya dengan perusahaan multanasionalnya, ternyata makin berkembang pesat. Kekayaan para taipan telah kembali ke level pre-pandemi hanya dalam tempo 9 bulan. Sedangkan pemulihan kelompok termiskin, bisa memakan waktu lebih dari satu dekade (10 tahun-red),” ungkap Taufik. (relis)