Catatan Irwan Prayitno: Intoleransi di Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang seragam sekolah bagi siswa SD, SMP, SMA. Dalam Permendikbud disebutkan adanya pakaian seragam nasional, pakaian seragam khas sekolah, dan pakaian seragam khas muslimah. Dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan: Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.

Dengan adanya Permendikbud, sebenarnya tidak perlu lagi ada perda, pergub, perwako atau perbup tentang pakaian muslim dan muslimah di sekolah. Karena sudah ada dalam Permendikbud. Peraturan sekolah tentang pakaian muslimah pun juga seharusnya tidak perlu lagi.

Namun memang ada kota atau kabupaten di Sumbar yang membuat peraturan berpakaian muslimah. Seperti Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Pasaman No. 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan.

Dalam Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2011, pada pasal 14 (c) disebutkan: Setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya. Dan pada pasal 17 (j) disebutkan: Setiap peserta didik berkewajiban mengikuti kegiatan Pesantren Ramadan, wirid remaja, dan didikan subuh dan memakai seragam muslim/muslimah, pandai baca tulis Alquran, menghafal Juz Amma dan Asmaul Husna bagi yang beragama Islam dan mengikuti kegiatan sejenisnya bagi peserta didik yang beragama selain Islam.

Dalam Perda Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 dalam pasal 14 berbunyi: (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yang berdomisili di daerah. (2) Bagi Siswa, Mahasiswa, dan Karyawan serta masyarakat yang tidak beragama Islam agar menyesuaikan pakaiannya dengan ketentuan yang berlaku bagi agamanya masing-masing.

Dari peraturan tersebut bisa dilihat bahwa kewajiban memakai pakaian muslim dan muslimah adalah untuk orang yang beragama Islam. Tidak ada kewajiban bagi orang yang beragama lain. Permendikbud, Perda Kota Padang, Perda Kabupaten Pasaman tidak ada yang mewajibkan pakaian muslim dan muslimah kepada orang yang beragama lain. Tidak ada aturan yang meminta orang yang bukan beragama Islam untuk memakai pakaian muslim dan muslimah.

Ajaran Islam tidak membolehkan orang Islam memaksakan ajaran agamanya kepada orang yang beragama lain. Dan orang yang beragama lain juga diminta tidak memaksakan ajaran agamanya kepada orang Islam. Dalam Alquran surat Al-Kafirun ayat 6 Allah Swt berfirman yang artinya, “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.
Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah Swt berfirman yang artinya, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.

Pakaian muslimah dikenakan oleh siswi di Sumbar karena ada kaitan erat dengan falsafah hidup masyarakat dan adat budaya. Pakaian adat Minangkabau untuk kaum perempuan adalah baju kurung yang menutup seluruh badan. Sedangkan falsafah hidup masyarakat di Sumbar adalah ‘Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’.

Memakai baju kurung oleh masyarakat di Sumbar sudah merupakan bagian dari kearifan lokal. Dan juga menjadi budaya yang berlangsung turun temurun. Maka memakai baju muslimah pun juga menjadi budaya dan kearifan lokal. Sebagai contoh, sebagian besar ASN perempuan di Sumbar memakai pakaian muslimah meskipun tidak ada aturan tentang hal tersebut di instansinya.

Apa yang terjadi di SMKN 2 Padang saat ini sedang kami dalami, apa yang sebenarnya terjadi. …