Gara-gara Siswi Ogah Pakai Kerudung Kadisdik Sumbar Adakan Jumpa Pers

TABLOIDBIJAK.COM (Padang)——Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri beserta Kepala Sekolah SMKN 2 Padang menggelar jumpa pers, Jumat, 22 Januari 2021 malam di Rumah Makan Sederhana.

Dalam jumpa pers tersebut bermaksud menjelaskan permasalahan tentang salah seorang siswi yang non muslim diwajibkan memakai pakaian kerudung.

Terlebih dahulu Rusmadi menyampaikan permohonan maafnya;“ Saya selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling kami dalam menyampaikan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi,” kata Rusmadi.

“Ananda Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1 sampai hari tadi ananda Jeni masih bersekolah seperti biasa, dan Kami berharap, kekhilafan serta simpang siur informasi yang beredar di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kebersamaan dalam keberagaman demi kedamaian,” ujar Rusmadi.

Pada sesi tanya jawab dengan insan pers, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri juga memberikan keterangan, Beliau mengaku baru menerima informasi tersebut pada hari Jumat pagi. Setelah mendapat info tersebut beliau langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2.

“Tim yang kami bentuk untuk investigasi permasalahan, diketuai oleh Kabid SMK. Sampai saat ini, tim tersebut masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktek-praktek yang diluar ketentuan, saya ambil tindakan tegas,” ujar Alfikri.

Alfikri menegaskan, bahwa tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan sebab tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut. “Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Alfikri juga menyampaikan, agar hal serupa tidak terulang kembali, ia akan membuat edaran resmi pada seluruh sekolah untuk mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang tidak sepantasnya.

Pada kesempatan tersebut, Jasman Kadis Kominfo selaku Jubir Pemprov Sumbar menjelaskan, bahwa tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari Pemprov Sumbar tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non Islam untuk berpakain muslim ataupun muslimah.

“Pemerintah Provinsi Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan tentang non muslim wajib berhijab. Tidak ada itu, dengan adanya permasalahan seperti ini kami akan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan dan aturan sekolah, supaya pendidikan anak anak kita kedepannya lebih baik. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya” ungkap Jasman.

Kadis Kominfo ini melanjutkan “Sebelum peralihan kewenangan SLTA diurus oleh pemprov, dulunya aturan berpakaian Muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan Pemko saat itu. Disaat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kami evaluasi, sebab tidak ada permasalahan selama ini. Namun dengan adanya persoalan ini, kami segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi kejadian ini. Alfikri mengakhiri pembicaraannya.(surya)