Pemko Sawahlunto dan PT Bukit Asam Masih “Bersiteru” Masalah Lahan Bekas Tambang 393 Hektar

TABLOIDBIJAK.COM ( Sawahlunto) Masih terjadi perbedaan sudut pandang antara pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT BUkit Asam, Unit Pertambangan Ombilin, UPO terkait dengan status lahan bekas tambang seluas 393 hektar di Kandi Sawahlunto.

Pemerintah Kota Sawahlunto mengklaim tanah seluas 393 hektar itu merupakan lahan pasca tambang dimana status kepemilikan lahan tersebut setelah pasca tambang hak pengelolaannya kembali ke negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Tentang Minerba Tahun 2009. Negara dalam hal ini ditegaskan Deri Asta adalah Pemerintah Kota Sawahlunto

” Hasil diskusi kami dengan bagian hukum Setdako dan Kejari Sawahlunto Bapak Abdul Basir, kami satu pandangan melihatnya dalam perspektif hukum. Lahan 393 itu merupakan lahan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pertambangan,” kata Walikota Deri Asta Selasa, (18/11)

Pendapat Pemda Kota Sawahlunto berbeda dengan klaim PT BA Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana seluruh aset atau saham perusahaan sudah tercatat ke publik (IPO) melantai di bursa saham dan sebagai perusahaan dengan manajemen terbuka.

General Manager (GM) PT BA UPO Yulfaizon mengatakan lahan bekas tambang yang sudah direklamasi itu merupakan aset BUMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

“Lahan yang dimaksud masuk dalam aset PT BA,” kata Yulfaizon di Jakarta, Selasa malam (17/11)

Deri Asta mengatakan, Pemko Sawahlunto akan membawa persoalan tersebut kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan status agar tidak menjadi potensi konflik di masa yang akan datang

Sementara itu, dalam surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di tujukan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di jelaskan bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu prioritasnya adalah Penguatan Sistem Anti Korupsi salah satunya adalah KPK akan melakukan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

” Hal tersebut yang akan menjadi prioritas kita bersama dalam upaya pencegahan korupsi agar Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat dari upaya upaya bersama antara Pemerintah Daerah, KPK dan instansi lainnya, untuk melaksanakan strategi tersebut terlampir beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah,” ujar Wahyudi, Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK

Surat tersebut meminta Pemerintah Daerah memberikan data-data sesuai format terlampir yang nantinya KPK akan mendorong penyelesaiannya secara nasional dan melibatkan lintas sektoral, data tersebut akan sangat bermanfaat sekali terutama untuk menyelesaikan temuan-temuan BPK yang selama ini muncul dalam LHP BPK di setiap Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
a. Data Aset
1. Data pemenuhan kewajiban pengembang perumahan atau lainnya dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
2. Data permasalahan aset (tanah dan atau bangunan) antar Pemerintah Daerah
3. Data aset Pemerintah Daerah yang belum disertipikasi
4. Data aset tidak bergerak (tanah/bangunan) Pemerintah Daerah dengan status konflik dengan pihak swasta maupun perorangan
5. Data aset bergerak (Kendaraan bermotor/yang memiliki nilai signifikan) Pemerintah Daerah dengan status konflik/dikuasai pihak swasta, perorangan atau mantan ASN
b. Data Pendapatan
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak tiap bulannya
2. Piutang Pajak Pemerintah Daerah dengan nilai diatas 1 (satu) Milyard
3. Realisasi pemasangan alat rekam pajak (apabila sudah dipasang)
*c. Data BUMD

Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Sawahlunto Desismon S.Kom ketika dihubungi menyebutkan pihaknya sedang mempersiapkan data data yang dimintakan untuk segera di kirim ke KPK

” Kami sedang melengkapi data – data yang dimintakan oleh KPK,” ujar Desismon

Desismon menjelaskan selain melaporkan data lahan pasca tambang seluas 393 hektar di Kandih, Pemko juga melaporkan data data lahan pasca tambang lainnya yang diklaim menjadi aset PT BA UPO. Sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan maka PT BA UPO menarik pajak sewa tanah dan sewa bangunan yang ditempati masyarakat

Diketahui, perpanjangan IUP PT Bukit Asam, Unit Pertambangan Ombilin terbit dengan nomor 99/I/IUP/PMDN/2019. Berlaku sejak 3 Juli 2019 sampai tanggal 12 Juni 2029. Setelah penciutan, IUP PT BA Unit Ombilin menjadi seluas 2.935 hektar.

Desismon menambahkan, Pemko juga meminta penjelasan KPK terkait status hukum kebijakan PT BA UPO yang memungut pajak sewa terhadap aset – aset mereka.yang dimanfaatkan baik perorangan/swasta maupun oleh pemerintah daerah. (hendra)