DPRD Padang Hearing Dengan Kepsek Swasta

Padang – Penerimaan siswa melalui PPDB tingkat SMP di Kota Padang akhirnya memakan tumbal. Banyak SMP swasta di Kota Padang terancam ditutup karena tidak memiliki siswa. Alhasil, sebanyak 54 orang kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kepala Sekolah Swasta (MKKS) yang ada di Kota Padang mengadukan nasib sekolahnya ke DPRD Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh wakil ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen, Ketua Komisi IV Ketua Komisi IV DPRD Padang Azwar Siry serta beberapa anggota Komisi IV, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi dan Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul, Rabu (29/07/2020).

Ketua MKKS Eni Farida menjelaskan, saat ini banyak SMP swasta di Kota Padang tidak memiliki murid yang disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar dan pengadaan sekolah filial di Kota Padang. Dampaknya, guru-guru di SMP swasta berpeluang diberhentikan karena sekolah tidak mempunyai siswa untuk diajar.

“Keadaan seperti ini telah terjadi pada tahun ajaran 2004 yang lalu. Pada saat itu Pemko Kota Padang membangun SMP 40 Padang yang berada di samping SMP Maria Padang. Hasilnya, SMP Maria tutup, karena wali murid menyekolahkan anaknya ke SMP 40,” ucapnya.

Oleh karena itu, Eni Farida mengajukan keluhan kepada DPRD Kota Padang tentang pelanggaran dari Permendikbud No 40/2019 tentang PPDB. Seperti pasal 27 yang menjelaskan, berdasarkan hasil seleksi PPDB, jika sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenanganya.

Selanjutnya, dinas pendidikan sesuai kewenanganya wajib menyalurkan kelebihan calon pewarta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

“Saat ini pemerintah hanya mendengar desakan dari masyarakat dengan menambah rombongan belajar, sekolah filial, dan juga sekolah SMP negeri yang baru,” jelas Dia.

Pada saat ini, rombongan belajar dari 32 siswa menjadi 34 siswa. Yang paling memiriskan labor sekolah pun dijadikan lokal hanya demi menampung aspirasi masyarakat. Eni menilai, jika pemerintah tetap melakukan hal seperti ini, guru-guru di sekolah swasta yang rata-rata bergaji satu juta rupiah berpeluang diberhentikan, karena sekolah tidak dapat menggaji para guru lagi.

“Apakah ini yang kita ingini bersama,” cocornya.

Lebih lanjut Eni Farida menjelaskan, baru sebanyak 1.030 siswa dari total 158.383 siswa yang tamat sekolah dasar di Kota Padang, telah melamar ke 54 SMP swasta. Seharusnya yang melamar di SMP swasta yang ada di Kota Padang sudah diangka tiga ribu peserta didik.

Rangkuman kondisi SMP Swasta imbas PPDB.
“Sebagai contoh, pada saat ini, SMP PGRI 2 baru memiliki dua orang siswa yang mendaftar, SMP Yos Sudarso 13 orang, SMP Baiturrahmah 3 orang, SMP PGRI 4 sebanyak 8 orang, dan masih banyak sekolah SMP swasta yang mengeluhkan kurangnya jumlah siswa. Selain itu, siswa yang telah bersekolah di SMP Semen Padang karena memiliki surat keterangan tidak mampu bisa bersekolah di sekolah 11 Padang. Setelah ditelusuri, keempat orang siswa ini berasal dari keluarga yang mampu,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Armen dalam kesempatan itu menjelaskan, DPRD mempunyai kewajiban menampung semua keluhan dari masyarakat, dan menyampaikan ke Pemko Padang untuk dapat ditindaklanjuti agar dapat dicarikan jalan keluar.

“Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dinas pendidikan Kota Padang harus membicarakan secara bilateral dengan perwakilan dari SMP swasta yang ada di kota Padang untuk dapat dicarikan solusi terbaiknya,” jelasnya.

Sekretaris daerah Kota Padang Amasrul dalam pertemuan tersebut mengatakan, sebanyak 4.856 siswa tamatan SD belum mendaftar sekolah. Dengan jumlah tersebut menjadi celah bagi sekolah swasta dalam merekrut murid-murid. Lebih lanjut Amasrul menjelaskan, saat ini Pemko Padang telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan yang sebelumnya 20 persen dari APBD menjadi 34 persen.

“Sekolah SMP swasta harus meningkatkan kualitasnya agar dijadikan pilihan bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan. Saat ini terdapat 4.856 orang siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah lanjutan. Selanjutnya Walikota Padang telah menghimbau lurah-lurah untuk mendata siswa yang belum bersekolah agar dapat ditindak lanjuti. Pemko saat ini mendorong usia sekolah untuk dapat bersekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Akan ada bantuan beasiswa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah agar siswa dapat bersekolah,” jelasnya.

Mendapat jawaban seperti itu, Eni Farida yang merupakan kepala sekolah SMP Murni menyatakan tidak percaya terdapat 4.856 tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Kota Padang.

“Saya tidak percaya di Kota Padang terdapat 4.856 tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Kota Padang. SMP negeri saja berjumlah 45 sekolah. Apalagi mereka menjelaskan SMP negeri hanya menampung 8.657 orang siswa. Kalo di atas kertas saja saya percaya. Tapi untuk faktanya saya tidak percaya,” ucapnya saat diwawancarai setelah agenda hearing dengan DPRD Kota Padang.

Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat memiliki 601 sekolah dan 47 madrasah, sejak Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Selain itu, di kota ini juga terdapat sejumlah satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sekolah, madrasah dan satuan PAUD tersebut terletak di 11 kecamatan di kota ini, yakni :

1. Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Di kecamatan ini terdapat 22 sekolah dan 3 madrasah.
2. Kecamatan Lubuk Kilangan
Di kecamatan ini terdapat 33 sekolah dan 3 madrasah.
3. Kecamatan Lubuk Begalung
Di kecamatan ini terdapat 52 sekolah dan 4 madrasah.
4. Kecamatan Padang Selatan
Di kecamatan ini terdapat 55 sekolah dan 3 madrasah.
5. Kecamatan Padang Timur
Di kecamatan ini terdapat 79 sekolah dan 2 madrasah.
6. Kecamatan Padang Barat
Di kecamatan ini terdapat 67 sekolah dan 2 madrasah.
7. Kecamatan Padang Utara
Di kecamatan ini terdapat 58 sekolah dan 3 madrasah.
8. Kecamatan Nanggalo
Di kecamatan ini terdapat 39 sekolah.
9. Kecamatan Kuranji
Di kecamatan ini terdapat 68 sekolah dan 8 madrasah.
10. Kecamatan Pauh
Di kecamatan ini terdapat 33 sekolah dan 5 madrasah.
11. Kecamatan Koto Tangah
Di kecamatan ini terdapat 95 sekolah dan 14 madrasah.

Sementara ratusan pengunjuk rasa mendatangi Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumbar. Mereka membentangkan beberapa spanduk bermuatan kritik terhadap Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumbar yang dinilai pilih kasih terhadap sekolah swasta, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Sejumlah kepala sekolah dan guru swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar gelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Mereka meminta kepada Gubernur Sumbar untuk membuat perimbangan antara sekolah negeri dan swasta.

Ratusan pendemo dari pihak sekolah swasta beraksi sejak pukul 10.00 WIB.

“Hapus sistem optimalisasi PPDB. Hapus sistem PPDB tahap 2 tahap 3,” tulis mereka di spanduk.

“Jangan bunuh sekolah swasta. Virus zonasi membunuh swasta,” tulis di spanduk lain.

Ada pula pesan yang ditulis di spanduk berukuran besar, seperti Sistem PPDB sekolah negeri di Sumbar membunuh sekolah swasta.

Kemudian, perlakukan sama sekolah swasta dengan negeri.

“Bukan corona yang membunuh swasta, tapi sistem PPDB sebagai pembunuh,” tulis juga di spanduk lain.

Mereka beraksi juga sembari menyanyikan beberapa lagu dengan lirik:

“Mana dimana anak kambing saya, anak kambing saya ada dipinggir kali. Mana dimana anak didik saya, anak didik saya diambil sekolah negeri,”

“Kita tidak dibawa ikut serta dalam pengambilan keputusan, ” kata seorang peserta aksi yang merupakan Kepala Sekolah Muhammadiyah Bukittinggi Zamril.

Zamril mengungkapkan, tuntutan secara garis besar adalah agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai arahan pusat.

Sejumlah kepala sekolah dan guru swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar gelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Rabu (29/7/2020).

Mereka beraksi juga sembari menyanyikan beberapa lagu dengan lirik:

“Mana dimana anak kambing saya, anak kambing saya ada dipinggir kali. Mana dimana anak didik saya, anak didik saya diambil sekolah negeri,”

“Kita tidak dibawa ikut serta dalam pengambilan keputusan, ” kata seorang peserta aksi yang merupakan Kepala Sekolah Muhammadiyah Bukittinggi Zamril.

Zamril mengungkapkan, tuntutan secara garis besar adalah agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai arahan pusat.

Kata dia, di dalam Permendikbud diatur isi kelas hanya 36 siswa, namun Pemda justru menambah hingga 40 siswa.

“Akibatnya, murid kami berkurang. Dari 250 lebih, setelah adanya optimalisasi daya tampung ini hanya 105 siswa,” terang Zamril.

Zamril berharap supaya Pemda berpedoman kepada aturan dari pusat.

“Jangan dibuat pula peraturan sendiri di daerah.

Jalankanlah peraturan dari pusat,” tegas Zamril.