Pemko Adakan Seminar Dengan BPJS Membahas Perubahan Perpres 82/2018

TABLOIDBIJAK.COM (Kota Pariaman) — Pemerintah Kota Pariaman bersama Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS)  mengikuti seminar digelar Kementerian Dalam Negeri RI melalui virtual tentang Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020 dan Kebijakan Regulasi Turunan, di ruang rapat Sekdako,  Senin (27/7/2020).

Hadir mewakili Pemko Pariaman, Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Afnil, Kepala BPJS Sari Ruspa, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kepala BPJS Kota Pariaman, Sari Ruspa usai kegiatan tersebut mengatakan, seminar ini membahas Sosialisasi Perubahan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ke Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yaitu tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam hal ini, lanjut Sari, PBI (Penerima Bantuan Iuran) itu ada dua yaitu dari PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan PBI Pemerintah Daerah (PBI-Pemda), namun tahun 2021 semua jaminannya hanya masuk ke PBI-JK saja.

“Nah, untuk peserta yang selama ini dijamin dari daerah itu masuk ke PBI-Pemda, sementara PBI-JK hanya fokus kepada yang terdaftar di APBN saja yaitu melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) “, ujar Sari.

“Kedepannya pemerintah daerah tidak dibebankan untuk jaminan kesehatan DTKS ini, karena DTKS sudah dijaminkan oleh APBN “, sambungnya lagi.

Sari juga menuturkan,  untuk tahun 2021 akan ada penambahan untuk peserta yang terdaftar dari APBD Pemko Pariaman sendiri maupun peserta mandiri aktif.

“Peserta mandiri aktif tersebut, akan dibantu subsidi iuarannya oleh Pemko Pariaman sebanyak Rp 2.800 perorang/bulan/jiwa. Diperkirakan ada sekitar 3651 (kelas III) peserta mandiri yang aktif di Kota Pariaman “, terangnya.

Dikatakannya bahwa, dari peraturan ini juga dibahas terkait pembahasan penjaminan kesehatan dan penyetoran iuran untuk perangkat desa, alhamdulillah Kota Pariaman sudah selesai sejak bulan Mei 2020 dan tidak ada lagi penambahan beban bagi pemerintah daerah.

Selain itu, juga untuk memaksimalkan jaminan kesehatan bagi pegawai honorer melalui PBI-Pemda. Pegawai honorer tersebut dijamin kesehatannya sebesar 4% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja untuk 5 jiwa sekaligus. (Erwin)