Polemik Sewa Lahan Jalan Tol Dihentikan PT. HKI , Ferry Nugrah Menguntungkan Masyarakat

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)— Humas PT. HKI Sumbar, Kamal bukak suara terhadap penyewaan lahan masyarakat yang terkena imbas proyek jalan tol Sumbar Riau. Kamai menjawab, setelah membaca berita media ini berjudul : Pt. HKI Sumbar jangan bodohi masyarakat iming iming  sewa lahan untuk jalan tol Sumbar Riau.

Kamal menjawabnya dengan pesan melalui WahtsAppa, Minggu (5/7/2020) dengan alamat kepada Ketua Bamus Padang Sago. Kata Kamal “Dapat di jelaskan bahwa, tanah pemilik lahan yang disewa tidak jadi dieksekusi dan itu juga tidak jadi dlakukan pengerjaan sampai Proses Pengukuran Peta Bidang oleh BPN keluar,” ujarnya..

Ditambahkan Kamal, “Sekaitan berapa luas lahan masyarakat yang saudara tuangku amirudin ketua Bamus Padang sago tanyakan, kurang lbh 400 M dan itu tidak jadi dilakukan,” tulisnya.

“Dan PT. Hki tidak jadi melanjutkan proses sewa lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan . Jalan. Tol dan PT. Hki tetap menjalankan sesuai denga Prosedur sampai lahan warga sudah dibebaskan pembayarannya.” Ucap laki-laki yang mengaku juga kelahiran Pariaman ini

Konon Kamal ini juga seorang wartawan menetap di Padang Panjang. Tetapi dalam menjawab pertanyaan terkesan tidak profesional yang menulis berita wartawan Tabloidbijak.com. Tetapi dia menjawab kepada Ketua Bamsu Padang Sago. “Antah-antah se yang dibuatnya”.

Saat dikonfirmasi kepada Pimpinan Kantor Hukum Guber Kelpa, Ferry Nugrah, SH mengatakan, PT.  HKI sudah sewajibnya menjalankan sesuai prosedur yang telah direncanakan dan disosialisasikan dari semula.

“Jangan ada perubahan rencana yang justru menimbulkan kerancuan dan polemik di tengah tengah warga khususnya warga yang tanahnya terimbas proyek jalan tol tersebut. Karena apabila sistem sewa dijalankan tentu harus jelas bagaimana bentuk perjanjiannya dan bagaimana perjanjian tsb mengikat pihak-pihak yang berjanji sebagai uu dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga sebagai pihak pemilik lahan,” ujar putra Sicincin ini.

Dituturkan Ferry,  jadi kami sarankan jangan karena hendak mengejar target, pihak terkait baik itu PT.  HKI dan lainnya merubah apa yg sudah menjadi kesepakatan semula yg telah disosialisasikan ke publik dan semoga telah dapat diterima oleh pihak2 terkait.

“Karena kita tidak ingin dikemudian hari tol siap dan sudah diresmikan namun masih ada lahan (tanah) warga yang belum dibebaskan atau tidak jelas pembayarannya,” tukas Ferry lagi.

Dan jagan lagi ada informasi yang bergalau ke warga mengenai prosedur ganti rugi oleh pihak-pihak  terkait atau pihak-pihak yang ingin mengail di air yang keruh. Karena dari pengamatan kami selama ini terindikasi banyaknya kepentingan yang terlibat dalam proyek besar ini,  baik itu dari instansi pemerintah maupun oknum aparatur terkait.

“Dan mereka berusaha mengambil keuntungan dari ketidakpastian informasi ke warga mengenai metode ganti rugi dan pemakaian lahan warga yang terkena imbas proyek jalan tol tersebut. (aa)