Kepala BPN Gatot Teja, Persulit Sertifikat Tanah UNP Tarok City, Ramal Saleh Harus Tutuntut Secara Hukum

TABLOIDBIJAK.COM padang Pariaman)—Proses pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman, masiih memakai “lagu” lama. Buktinya, Universitas Negeri Padang (UNP) sudah berproses sejak 5 tahun silam tepatnya, tahun 2015, sampai kini masih belum keluar sertifikat tanahnya.

Rektor dua UNP Padang, Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D ketika dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2020) mengatakan, telah mengajukan permohonan kepada BPN sejak 5 tahun silam. Sertifikat tanah yang diurus itu adalah buat kepentngan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Akibat, tidak terbitnya sertifikat tanah UNP tersebut, pada tahun 2019, sudah ada dana dari ADB sebanyak 1,6 triliun, untuk membangun kampus pada lahan 100 hektar Tarok City, Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan w2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Selain dana dari ADB UNP sendiri juga sudah menyiapkan dana pendamping sebesr 200 miliar. Bahkan UNP telah mendata tanaman masyarakat yang berada di atas lahan tanah negara itu untuk diganti rugi dengan memplot dana sebesar 2 miliar rupiah.

“Pembangunan Kampus 2 UNP di Tarok City Padang Pariaman itu, akan menbuka pintu usaha dan ekonomi masyarakat sekitar minimal radisu 10 kilo meter persegi, akan hidup ekonomi masyarakat, apabila Kampus UNP beroperasi di Tarok City, pada lahan 100 hektar tersebut,” ujar Syahril dengaan nada lembut.

Menurt Syahril, apabila terealisasi ide komplek perguruan tinggi negeri di Tarok City yang digagas Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, Tarok City, menjadi Bogor Indonesia kedua. “Kita juga juga tidak habis pikir, alasan BPN mempersulit keluarnya sertifikat tanah tersebut,” tukuk Syahri lagi.

Kabag Humas Peda Padang Pariaman, Riki Monrizal ketika diminta pendapatnya beberapa waktu lalu, mengatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Padang Pariaman, kita telah memiliki Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2011 Tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten padang pariaman 2010 – 2030 yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman.

Keberadaan Perda RTRW ini berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten dan pedoman penyusunan RPJP Kabupaten.

Terkait dengan pertanyaan Tarok City dapat disampaikan bahwa Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada hal sekarang Presiden RI Jokowi Dodo, peada peride pertaman keemimpinannya sudah bertegas-tegas agar birokrasi pengurusan sertifikat tanah itu diputus dan dipercepat.

Bahkan Jokow Dodo, biaya pengurusan sertifikat itu tidak memberatkan pada orang yang mengurus sertifikat tanah tersebut.

Kepala Badan Pettanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman, Gatot Teja.P ketika dikonfirmasi Rabu (1/7/2020) pagi, tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan pada WahtsApp nya dan tidak mengangkat telepon saat ditelepon. Pada hal nada masuk bberbunyi dengan baik.

Tokoh masyarakat Sumatera Barat, H. Muslim Zein, SH sebagai pengamat pembangunan pendidikan ketika diminta pendapatnya secara terpisah mengatakan, sangat menyayangkan sikap BPN tidak terbuka dalam pengurusan peroses serifikat tanah untuk kampus UNP Padang di Tarok City tersebut.

“Mungkin Kepala BPN Padang Pariaman tidak membaca dan menyimal apa yang ditegas oleh Presiden RI Jokwo Dodo, pada pelantikan pertamannya periode partema dahulu. Bahkan Jokowiwi Dodo, memberikan gratis sertifikat tanah kepada masyarakat,” ujar Muslim Zein.

Ketua Kadin Sumatera Barat, H. Ramal Saleh, mengatakan sebaiknya, UNP menggugat BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, supaya, bisa dibedah secara hukum oleh pengadilan, sehingga akan jelas dan terbuka dan diputus oleh hakim.

“Sebaiknya, BPN Padang Pariaman, mempermuda dan bukan mempersulit, karena ini menyangkut kepentingan umum, yang sudah ditegaskan oleh Presiden RI Jokowi Dodo,” tuku Balon Bupati Padang Pariaman yang maju secara inpenden perseorangan. (aa)