Komisi II Menggali Potensi Daerah Bersama Bapenda

Padang – Komisi II DPRD Kota Padang dikoordinir oleh Wakil DPRD Ilham Maulana bersama Ketua Komisi II Yandri berkunjung ke Bapenda Kota Padang, diterima oleh pimpinannya Al Amin, Senin (29/6/2020).

Al Amin menjelaskan realisasi pemungutan pajak dihadapan anggota Komisi II seperti Surya Jufri, F. Waruwu, Muzni Zen, Irawati Meuraksa, Bobby Rustam, Miswar Jambak, Muharlion dan Edmon.

Jumlah pegawai Bapenda secara keseluruhan 416 orang dan sebanyak 278 orang pegawai kontrak yang melakukan pemungutan di UPTD yang tersebar pada 5 lokasi di Kota Padang, jelas Al Amin.

Ketua Komisi II Yandri menyampaikan pendapatan asli daerah bersumber dari Bapenda. Refocushing membuat target dikurangi. Bagaimana strategi ke depan agar terjadi peningkatan pendapatan ?

Koordinator Komisi II Ilham Maulana menanyakan visi dan misi Al Amin selaku Kepala Bapenda Kota Padang. Target refercushing dasar hukumnya apa

Untuk penertiban kafe dan karaoke harus duduk bersama karena di lapangan selalu pada, yang bermain dan mengaku timses. Padahal pilkada sudah lama usai. Tempat tersebut sering dijadikan untuk remaja sebagai tempat maksiat.

Jangan jadikan covid – 19 sebagai alasan penurunan pendapatan. Jawabannya harus utuh dan menyeluruh agar tidak terjadi salah paham. Parkir selalu mengalami kebocoran. Objek pajak yang kena parkir harus diberikan tanda.

Sementara Irawati Meuraksa menanyakan uang jaminan pada pajak reklame ? Dimana posisi uang jaminan pada laporan keuangan Bapenda yang notabene milik masyarakat. Reklame banyak yang kadaluarsa, apa tindakan Bapenda.

Ketika buka outlet baru, harus bayar Rp.12 jutaan. Berdasarkan apa, padahal sudah baca perda yang mengatur tentang pajak daerah. Bila merek yang nempel di dinding tanpa sponsor, biayanya nihil. Terlihat petugas tidak dibekali wawasan tentang perda dimaksud.

Miswar Jambak menanyakan potensi pendapatan yang terdampak, peluang yang belum tergali perlu terobosan untuk diambil. Sehingga ada inovasi untuk mendapatkan pendapatan. Ia juga mempertanyakan para penagih pajak.

Muharlipn menanyakan pajak penerangan jalan masa pandemi meningkat 100 persen tapi pajak tentunya juga meningkat. PLN harus dipanggil. Soal PBB di perumahan sering sudah berubah dan bagaimana melakukan intensifikasi terhadap peningkatan pendapatan.

Surya Jufri menanyakan penurunan target selama pandemi sebesar 30-40 persen, jangan menurunkan kinerja. Jangan bicara dengan prosentase tapi dengan angka nominal.

Kepala Bapenda menjelaskan peningkatan pendapatan bermartabat, prioritasnya pada SDM.

Refocushing ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat berdampak ke daerah melalui Permendagri. Belanja tak terduga harus digeser untuk penanggulangan covid – 19. Dampak berbeda bagi masing-masing daerah dan Padang mendapat keringanan soal pemungutan 3 item pajak dimaksud.

Diakuinya pada triwulan pertama tercapai 20 persen dari target. Banyak alasan diberikan masyarakat di lapangan pada masa pandemi. Bapenda merupakan lumbung pendapatan Kota Padang. Selaku pimpinan Al Amin turun ke lapangan untuk bayar PBB sehingga TPP PNS bisa dibayarkan.

Jangan sampai buang kotoran di tempat memasak, dia berjanji akan tegas terhadap bawahan yang bermain. Ia menerima masukan plang retribusi parkir dan memberdayakan RT setempat.

Pajak hotel yang terutang akan ditempelkan. Uang jaminan Rp 593 juta tahun 2019. Janji akan menertibkan reklame yang kadaluarsa.
Bagaimana mendapatkan pajak melalui online ?

Terhitung sejak bulan April Mei Juni, pemasukan PAD sebesar nol persen untuk 3 item pajak seperti hotel, hotel dan hiburan. Namun terhitung 1 Juni 2020 mulai dipungut.

Bobby Rustam menanyakan kesulitan PBB, dan ada banyak PMA. Diakui Kaban semua PBB dipungut melalui Pelindo II. Sebaiknya dipungut per perusahaan. Lahan parkir sangat luas di sana. Perlu dirundingkan lagi soal ini agar terjadi peningkatan pendapatan.

Separuh kegiatan akan hilang dan dihilangkan 25 persen anggaran berdasarkan dampak pandemi sebesar Rp 400 miliar. Ketetapan PBB sebesar Rp 74 miliar berdasarkan rasionalisasi. Jaminan masuk lain-lain PAD yang sah Rp 593 juta tahun 2019. Ada persyaratan diatur melalui perwako dan bisa diambil kembali kalau dibongkar sendiri.
Ada juga denda BPHTB yang belum dibayar notaris.