Ilham Bintang Ingatkan Pentingnya Kompetensi Dan Patuhi KEJ

TABLOIDBIJAK.COM (Jakarta)—–Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya wartawan memiliki kompetensi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Kami prihatin dengan banyaknya kekeliruan pemberitaan dan pelanggaran KEJ sehingga menurunkan kredibilitas media berbagai platform“, kata Ilham Bintang.

Ketua DK PWI Pusat mengatakan hal itu usai zoom meeting anggota Dewan Kehormatan PWI Kamis (25/6).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, anggota Suryopratomo, Asro Kamal Rokan, Rossiana Silalahi, Tri Agung Kristanto, Teguh Santosa dan Raja Pane.

Zoom meeting anggota Dewan Kehormatan PWI Kamis (25/6).
Rapat secara daring tersebut membahas pemanggilan 27 pengelola media online dan elektronik oleh Dewan Pers terkait kekeliruan memberitakan putusan PTUN Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta tertanggal 3 Juni terkait gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang memperlambat dan memutus internet di Papua dan Papua Barat, Agustus-September 2019.

Gugatan tersebut dikabulkan karena majelis hakim menyatakan tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum.

Sejumlah media siber segera mengunggah berita dengan menyebutkan PTUN perintahkan Jokowi minta maaf atas pemblokiran internet Papua.

Padahal, PTUN tidak memutuskan permintaan maaf tersebut.

BACA JUGA Sejumlah Media Diputus Kerjasamanya Pascaberita APD Menumpuk Di Lamsel
lham Bintang mengatakan itu bukan kategori hoaks namun kekeliruan pemberitaan akibat wartawan tidak melakukan cek dan ricek atau klarifikasi secara akurat.

“Memang termasuk juga pelanggaran KEJ”, ujarnya.

Walaupun Dewan Pers hanya sebatas memberikan sanksi teguran namun sanksi merosotnya kredibilitas terhadap media justru lebih berat dirasakan.

BACA JUGA Ketua Dewan Pers: Tanpa Terobosan Baru, Media Akan Sulit Bertahan
Walaupun di sisi lain, DK juga menyoroti sistem administrasi peradilan, khususnya PTUN Jakarta, yang tidak diperbarui sesuai perkembangan perkara itu.

Juga lambatnya proses penyampaian salinan putusan kepada pihak pihak yang berperkara. Padahal, putusan dan proses administrasi di pengadilan itu menjadi sumber utama pemberitaan media.

Selain masalah kurangnya kompetensi dan penaatan KEJ, Dewan Kehormatan PWI Pusat juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi wartawan, khususnya cara kerja, model bisnis yang berkembang di dunia media saat ini dan kekuranglengkapan informasi yang diberikan narasumber.

Kasus kekeliruan pemberitaan terkait kegiatan Presiden Jokowi di Bekasi yang diberitakan akan membuka kembali mal juga mendapatkan sorotan masyarakat.

Kondisi ini diperburuk oleh perilaku baru wartawan yang bahkan menjadi model bisnis dari sejumlah media khususnya media siber.

BACA JUGA Belajar Dari Ace, Parkir Sejenak Penuh Makna Di Dunia Pers
Model kloning atau juga disebut multi level quotes jelas merupakan praktek jurnalistik yang keliru dan mengabaikan persoalan siapa yang bertanggung jawab atas berita yang sudah menyebar luas.

Model bisnis dengan kolaborasi juga memunculkan fenomena tidak sehat dalam konteks profesionalisme media dan wartawan.

Di sisi lain, saat ini, berkembang model bisnis yang menjadikan media siber di daerah sebagai penyedia konten atau conten produser bagi media siber di Jakarta.

Praktek ini berbeda dengan kantor berita yang selalu disebutkan sebagai sumber sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab.

Ilham Bintang menegaskan bahwa semua itu belum dijangkau oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dan, kalau tidak segera diantisipasi bisa merugikan kredibilitas wartawan maupun media. Sementara praktek jurnalisme yang profesional dan taat kode etik makin diabaikan. (relis jmsi)