Armen Rangkuty Bertahan, Borok Yutiardi Bertambah, Kejaksaan Diminta Usut Sampai Tuntas

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman, Armen Rangkuty, menegaskan, bahwa memang dana yang sudah ditransfer kepada Dinas Kesehatan hampir 3 mliar rupiah.

“Saya pertanggung jawabkan itu tentang dana yang sudah distrasfer ke Dinas Kesehatan Padang Pariaman dua kali. Pertaman tanggal 3 Maret 2020 Rp. 806.850.000. Kemudian transfer kedua tanggal 13 Mei 2020 1.990.910.000 miliar rupiah,” ujar Armen Rangkuti.

Hal itu disampaikan Armen, dalam menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/6/2020). Terkait dengan pemberitaan media ini, Rabu (25/6/2020) dengan judul : Setelah BPBD, kini giliran Borok Dinkes terkuak, Hendra Aswara alasan lari dari wartawan.

Kata Armen yang disampaikan Kadis Kesehatan Padang Pariaman, Yutiardi Riva’i, baru menerima dana 1.321.173.500 miliar rupiah, Itu laporan dari bidang anggaran yang telah direalisasikan. “Benar masih sisa dana penanganan Covid 19 pada Dinas Kesehatan 1,5 miliar rupaih,” tukuk Armen lagi.

Kini terkuak lagi “borok” baru Kadis Kesehatan Padang Pariaman, Yutiardi Riva’i, menerima uang THR dari Kepala Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman Rp. 2 juta rupiah, jelang lebaran Idul Fitri tahun 2020 lalu. Dana itu dibagi dengan Sekretaris Kesehatan Rp. 500 ribu untuk Sekretaris dan Rp. 1,5 juta untuk Yutiardi.

Ketika informasi kepada Yutiardi, katanya, dia tidak pernah meminta THR kepada Kepala Puskesmas tersebut. Apa bisa bapak membuktikan, bahwa saya meminta THR itu. Saat diajukan pertanyaan kepada Yutiardi, mungkin meminta tidak ada. Tapi bagaimana dengan menerima uangnya, Yutiardi tidak bisa menjawab dan diam seribu bahasa.Muslim Zein, selaku pengamat kinerja pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mengatakan, secara ilmu jiwa dan seperti istilah orang tua-tua dahulu “tando aniang tando iyo”, “artinya, hati nurani Yutiardi mengatakan benar dia menerima uang THR dari Kapus se Padang Pariaman. Tetapi fiskinya tidak berani mengatakan, karena malu,” ujar Muslim Zein.

Pada masukan dari tokoh masyarakat Padang Pariaman, supaya hal ini dapat diungkap sampai tuntas dan diharapkan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, menyelidi kasus pada Pemda Padang Pariaman. Baik yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan honor petuas Covid 19.

Begitu pula dengan Dinas Kesehatan Padang Pariaman, kasus  hilangnya dana penanganan Covid 19 1,5 miliar rupiah dan kasus THR Kapus se Padang Pariaman. Menurut tokoh masyarakat tersebut, Bupati Ali Mukhni, sudah mulai berlepas tangan tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan pejabat Padang Pariaman.

Pasalnya, sekarang Bupati Ali Mukhni sudah mulai sibik memikirkan untuk bisa mendapatkan kursi BA 1 di rumah “bagonjong” Sumbar. “Kita harapkan Kepala Kejaksaan Pariaman yang baru bertugas di Padang Pariaman, untuk mengusut sampai tuntas,” tutur Muslim Zein. (aa)