Simpang Siur Honor Covid 19 Padang Pariaman, Ketua Pekat Irmanyah Akan Surati Kejaksaan

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Patut dicurigai tentang pembayaran honor petugas Covid 19 Kabupaten Padang Pariaman yang dibayarkan Kepala Badan Penanggulangan Benvcana Daerah (BPBD) Budi Mulya.

Pasalnya, dalam pemberitaan terbitan Selasa (23/6/2020) dengan Judul Budi Mulya Honor Petugas Covid 19 Sudah Dibayarkan, Zahirman Kami Belum Menerima, Ketua Pekat Kejaksaan Pariaman Perlu Menyelidiki, Budi Mulya membantah artinya yang disampaikan Zahirman, beda dengan yang dimaksudkannya.
Budi Mulya  yang dihubungi kembali Selasa (23/6/2020) dan diminta untuk menjelaskan tentang petugas Covid 19 Padang Pariaman yang sudah dibayarkan honornya dan termasuk menjelaskan tentang SK pengangkatan petugas Covid 19 tersebut.

Tetapi Budi Mulya, tidak dapat menjelaskan dengan alasan, daftar petuag dan SK sudah terkirim dalam SPJ Keuangan kepada BPKD Padang Paariaman. “Tadi pagi sudah kita instruksikan bendahara dan PPTK untuk cek surat tugas itu di dalam SPJ di BPKD, tetapi sampai kini belum ada jawabannya,” tambah Budi Mulya.

Plt. Kepala BPKD Padang Pariaman, Armen Rangkuti, ketika diminta komentarnya, mengatakan, memang Spj BPBD Padang Paariaman  tentang pembayaran honor petugas Covid 19 sudah disampaikan, kini  sedang dilakukan verifikasi.

“Memang ada uang harian yang dibayar berdasarkan surat tugas, namun untuk teknis dan administrasi. pendukung dan lebih jelasnya dengan BPBD saja diminta,”  tutur Armen Rangkuti.

Kepala Inspektorat Padang Pariaman, Hendra Aswara yang dihubungi di ruang kerjanya, mengatakan, sosok Budi Mulya, cukup bagus. Pasalnya, sebelum Inspektorat turun melakukan pemeriksaan dia sudah meminta duluan untuk diperiksa.

“Dari kecamatan kami Budi Mulya, bagus kok orangnya dalam memimpin. Tetapi kenapa dia tidak mau bersahabat dengan wartawan kita juga kurang tahu. Harusnya Budi Mulya, terbuka saja dengan rekan wartawan itu dan tidak perlu ada yang ditutupi,” ujar Hendra Memnimpalinya.

Anggota DPRD Padang Pariaman, Ramli, S.Sos dari Fraksi Gerindra ketika diminta komentarnya. Mengatakan tidak ada alasan untuk menutupi informasi kepada media, kini kan sudah era keterbukaan dan tidak ada yang perlu dirahasiakan, dalam pemakaian uang negara.

“Saya sarankan kepada Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, untuk memanggil Sekda supaya diperintahkan untuk melakukan jumpa pers, agar semua publik mengetahui kemana uang negara dalam masa Covid 19 itu dibelanjakan,” tegas Ramli.

Menurut Ramli, kami di Dewan sadang membahas LKPJ Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni  Kami sudah pertanyakan hal itu.  Informasi kepala BPPD udah di bayarkan.  Kami DPRD minrak Kadis BPBD dan Sekda komprensi pers terhadap persoalan ini.

Ditambahkan Ramli, sebelum penegak hukum bertindak akan lebih baik dibuka secara detail kepada masyarakat. Termasuk honor Gugus Tugas  yang belum dibayarkan.Kalau  memang tidak dibayarkan, kenapa alasannya. Soalnya, dalam SK Bupati Padang Pariaman Nomor : 179/KEP/BPP/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 2019.

“Dalam diktum lima dinayatakan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020. Artinya, anggarannya sudah ada. Kalau sudah dianggarkan kenapa tidak dibayarkan aneh kan,” tambah putra VII Koto ini.

Ketua Pekat IB Padang Pariaman Irmansyah ketika dikonfirmasi ulang, mengatakan akan melaporkan persoalan  ini secara tertulis kepada Kejaksaaan Negeri Pariaman. “Inshaa Allah, kita akan buat laporan supaya Kejaksaan Pariaman dapat meninda lanjuti persoalan ini,” ucap Irmansyah (aa)