Pemko Gelar VidCom Sosialisasi Tugas dan Wewenang Jaksa Seksi Datun

TABLOIDBIJAK.COM (Sawahlunto)—–Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto No B-271/L.3.14.5/Gs/2020 yang dikeluarkan pada Tanggal 11 Mei 2020 tentang Sosialisasi Tugas dan Wewenang Jaksa Pada Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Walikota Sawahlunto Deri Asta mengundang jajarannya dan seluruh OPD yang ada untuk melaksanakan Teleconfrence dari ruang kerja masing masing, senin (18/5).

Walikota Sawahlunto Deri Asta yang diwakili oleh Irzam K. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto menyambut baik kedatangan Tim dari Kejaksaan Negeri Sawahlunto sebagai narasumbernya. Bisa memberikan penambahan ilmu yang bermanfaat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto

” Ilmu mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ini bisa membantu dan mempedomani buat aparat pemerintahan yang ada untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditengah wabah covid 19,” ujarnya.

” Sangat bagus dan bisa memotivasi aparat kita dalam berkerja, sehingga dapat berjalan sesuai regulasi,” paparnya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sawahlunto Vivi Nila Sari SH.MH sebagai narasumber menjelaskan maksud dan tujuan sosialisasi ini bagi penyelenggara pemerintahan.

Menurutnya,” Aparatur Negara khususnya Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Sawahlunto bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Tugas dan Wewenang Jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah dimaksud,” jelasnya.

Ditambahkannya lebih lanjut bahwa ditengah situasi darurat covid 19 ini, Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan pertimbangan hukum baik berupa pendapat hukum, maupun pendampingan hukum hingga setiap tindakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan. (swl01)