Bupati Ali Mukhni Utak Atik APBD Tahun 2020 Telah Disahkan Dewan Padang Pariaman

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Bupati, Ali Mukhni, otak atik APBD  Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 yang telah disahkan angoota Dewan pada tanggal 26 November 2019. Akibatnya, sampai kini APBD tersebut, masih terombang ambing, antara Kantor Gubernur dengan  Padang Pariaman.

Dwi Warman, dari Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) ketika dikonfirmasi, beberapa waktu lalu mengatakan, APBD Padang Pariaman  Tahun Anggaran 2020 ketika tokok palu tidak ada anggaran Defisit.

Menurut Dwi Warman, kini APBD  Tahun Anggaran 2020 buatan  Ali Mukhni menjadi Defisit lebih Rp 140 milyar. Kemudian Gubernur Sumbar  meminta untuk diperbaiki kembali, secara bersama. Walau pun sudah dilakukan perobahan tetap saja ada defisit.

“Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Padang Pariaman, tetap bertahan tidak akan mau merobah pendirian. Artinya, tatap seperti yang sudah disahkan, pada bulan November 2019, tiada ada difisit,” ujar Warman.

Ketua Fraksi  Gerindra Happy Neldi ketika dikonfirmasi, Sabtu (25/1/22020) membenarkan, APBD Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 dirombak total oleh Bupati Ali Mukhni, makanya Kita adakan Hak Inteplasi .

“Setelah Paripurna tangal 26 November 2019 Paripurna APBD th 2020 sudah di ketok Palu ..dengan Struktur APBD Balance ..namun setelah dikirm ke Padang Struktur itu Menjadi Depisit 142.M ..disarankan Gubernur APBD harus sesuai dengan Paripurna …dan turun surat Evaluasi Gubernur dan kita Evaluasi Dengan TIM  ..TAPD. .kita Dewan tetap Menyatakan harus sesuai dengan hasil Paripurna ..nah dikirim kembali ke Padang ..namun struktur masih dibuat Depisit.

“Makanya Senen (27/1/2929)  besok di Mediasi oleh Gubernur Sumbar di Padang. Namun kami tidak akan bergeming dan tetap kembali seperti apa yang disaran Gubuernur Sumbar,” ujar Happy Neldi.

Pendapat serupa juga dikemukan oleh  Ramli dari Partai Gerindra, ketika makan siang bersama di Rumah Makan Samba Lado, Minggu (26/1/2020).”Kita tetap pada apendirian, karena merobah APBD yang sudah disahkan Dewan, merupakan kesalahan yang fatal,” tukuk Ramli lagi yang diaminini oleh Alfa Edison dan Basir.

Ditambahkan Alfa Edison,  Bupati Ali Mukhni, tidak lagi memakai  sifat kepemimpinan bermusyawarah dan bermufakat, tetapi sudah otoriter, memimpin nan kalamak dek paruiknyo surang, apa yang disampaikan anggota Dewan tidak lag didengarkan.

“Buktinya, sudah lebih 5 tahun tidak pernah hadir  dalam Sidang Paripurna Dewan, kita sangat berharap anggota Dewan sepakat, dari Hak Interpelasi bisa ditingkatkan menjadi Hak Angket,” tukuk Alfa Edison

” anggaran yang tidak ada sebelumnya, masuk lagi dalam anggaran, seperti proyek Tarok City dan Pembangunan Mesjid Agung  Padang Pariaman. “Iyo indak abis pikir pulo awak dengan tingkah  dan pongahnya Bupati Ali Mukhni,” tegas Alfa Edison.  

Hasan Basri dari Fraaksi PKB, secara terpisah  mengatakan, Perda APBD sudah diketok palu dan tak bisa dirobah dengan semena mena. Kalau ingin merobahnya harus paripurna lagi. “Kini Bupati Ali Mukhni melakukan perobahan sendiri mana bisa,” tutur Hasan Basri

Salah seorang tokoh masyarakat Padang Pariaman, Hendri Gusvira, meminta anggota Dewan,  terkait dengan Hak Interpelesi, supaya fokus saja pada APBD Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirobah  Bupati Ali Mukhni, ngak usah poin lain digoyang juga. “Inshaa Allah, itu bisa berlanjut menjadi Hak Angket,” tukas Hendri Gusvira. (aa)