Belasan Tahun Honorer Pemko Padang Gajian Dibawah UMP

PADANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengkritik besaran gaji yang diterima honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang, termasuk di Sekretariat DPRD Kota Padang.

Menurutnya, gaji atau upah yang diterima honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Ini kan ironis. Pemerintah menetapkan upah yang layak bagi pekerja, tapi dilingkungan pemerintah sendiri honorer digaji atau diupah tak sesuai UMR,” ujar anggota DPRD dari daerah pemilihan Padang Utara-Nanggalo-Padang Barat ini, Senin (2/12/2019).

Ia mengimbau Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan gaji dan upah pekerja honorer tersebut. Bagaimana pun, kata Aye, mereka bekerja untuk pemko dan melayani masyarakat Kota Padang.

“Bagaimana mereka akan bekerja dengan baik, kalau honor atau gaji yang mereka terima segitu,” pungkas pria yang akrab disapa Aye ini dengan menyebutkan besaran gaji atau honor yang diterima honorer Pemko Padang antara Rp.950.000 sampai dengan Rp.1.500.000 per bulan.

Menurutnya dengan gaji sebesar itu tidak akan memadai memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apalagi saat ini seluruh biaya hidup makin mahal. Konon gaji sebesar itu sejak tahun 2002. Bisa dibayangkan kesulitan honorer memenuhi kebutuhan hidup jika tak ada usaha sampingan.

Aye memahami banyak orang yang mengira hidup honorer dilingkungan Pemko Padang berkecukupan seperti Sekretariat DPRD Kota Padang. Dimana sebagian honorernya sering mendampingi anggota dewan kunjungan kerja ke luar daerah. Sudah dipastikan ada nilai rupiah yang lebih mereka terima sebagai tambahan di luar gaji. Namun bagi mereka yang tidak pernah kunjungan kerja atau berada pada instansi ‘kering’, sudah dipastikan kondisi tersebut memiriskan, tutur Aye.

Aye heran dengan kondisi ini terjadi belasan tahun tanpa ada perhatian sedikitpun dari wakil rakyat. Padahal masalah orang lain bisa menjadi perhatiannya. Ibarat semut di seberang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tak tampak, ujar Aye.

Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan swasta banyak yang menggaji karyawan dengan upah yang tidak layak. Namun tak ada pilihan lain, terpaksa bertahan dalam kondisi terbatas tersebut.

“Pada perusahaan swasta, upah yang diterima pekerja mereka juga banyak yang tidak layak. Dinas Tenaga Kerja Kota Padang mesti menegur pemilik perusahaan yang tidak memberikan gaji yang layak bagi karyawan dan pekerja mereka,” tuturnya.

Aye akan mengajak para wakil rakyat Kota Padang memperhatikan nasib ‘rakyat badarai’ ini.