Ketua Ormas Laki Azwar Anas : Sanksinya Pidana Bagi Pejabat Pubklik Yang “Membangkang”

TABLOIDBIJAK.COM (Padang Pariaman)—Dengan menjauhnya, Kabag Humas Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria, dari menjawab pertanyaan wartawan  sekaitan tentang Mega Proyek Tarok City, berarti dia melanggar  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Demikian disampaikan Rahmat Wartira, SH  sebagai praktisi hukum  Sumatera Barat, ketika dihubungi melalui telepon gemgamnya, Kamis (7/11/2019).

Menurut Rahmat Wartira, sebaiknya persoalan ini dikonsultasikan dengan  pejabat Komisi Keterbukaan Informasi  (KKI) Sumatera Barat, karena ini sudah dibilang menghambat informasi yang harus diketahui orang banyak.

“Apalagi Andri Satria,  seorang pejabat pablik dipercaya pimpinannya, selaku Kabag Humas, masak menghindar dari  wartawan yang kepeingin mendapatkan informasi, sama saja dia mempermalukan pimpinannya (Bupati Padang Pariaman),”ujar Rahmat Wartira.

Ditambahkan  Rahmat Wartira, Komisi Informasi memiliki wewenang sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing antara lain ;a)Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

Bahkan Rahmat Wartira, mengatakan juga bisa disebut melanggar UUD Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18, berbunyi :

1). Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Andri Satria, sejek wartawan anda  mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mega Proyek Tarok City seperti berikut : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri Kabag Humas. Ambo nio batanyo tentang Mega Proyek Tarok City.

(1.) Sejak Proyek Tarok City dimulai sampai kini sudah berapa banyak dana APBD Kabupaten Padang Pariaman digelontorkan untuk itu. (2. Untuk apa saja dana APBD yang digelontorkan tersebut. (3). Ada batas maksimal pemakaian dana APBD untuk itu

(4). Menurut informasi ada dana pihak ketiga yang masuk ke Tarok City, betulkah itu. Kalau betul bagaimana cara perjanjiannya. (5). Ada juga informasi yang sampai kepada media bahwa dana Baznas Padang Pariaman yang dipakai untuk Tarok City

  1. Sudahkah ada RTRW Tentang Tarok City ini. Kalau sudah mohon foto kopinya. (7). Sudah ada pengkajian dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Tarok City itu, selama ini, merupakan resapan air.

Apabila itu dibangun akan terjadi kekeringan di bagian bawah. Seperti Sicincin, Sungai Asam, Pakandangan dan Ulakan. Demikian Informasi. Terimakasih Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiruddin Wartawan Tabloidbijak.com

Andri Satria, bukan menjawab pertanyaan tetapi mengeluarkan wartawan anda dari gruop WhatsApp Mitra Humas Padang Pariaman dan group relis berita humas Padang Pariaman, artinya, Andri Satria tidak kepingin menjelaskan kepada pablik.

Ungkapan senada juga disampaikan Zulbahri. Menurut Zulbahri, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Kabag Humas sebagai pejabat pablik, wajib menjelaskan.

Apabila tidak juga dijelaskan, laporkan kepada pejabat Komisi Keterbukkan Informasi (KKI) di Padang. Kalau menurut Ketua Ormas Laskar Anti Koropsi (Laki) Kota Pariaman, Azwar Anas, sanksinya Pidana untuk Badan Publik yang “membakang”.

Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (aa)