Catatan Yal Aziz: Persoalan Relokasi RSUD M Zein Memang Perlu Dibahas Tuntas

ADA persoalan yang patut dianalisa dan dikaji dari rapat paripurna jawaban Pemda Pesisir Selatan terhadap pandangan umum Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Pessel 2020, Jumat, 25 Oktober, 2019. Kenapa? Karena berdasarkan hasil audit (sementara) BPKP, ditemukan banyak pelanggaran, mulai dari pengadaan tanah, proses lelang dan pelaksanaannya. Bahkan kini kondisi bangunan yang terlantar sudah banyak yang rusak. Tragis!!!

Persoalan rumah sakit ini mencuat, berdasarkan cuitan salah seorang anggota DPRD Pessel dari PAN, Novermal di media sosial facebook. Katanya, berdasarkan temuan BPK RI, ada pelanggaran kewenangan bupati sebelumnya ketika membangun rumah sakit tersebut.

Yang hebatnya lagi, Pemda Pessel telah meminta kajian teknis dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Dan, kini sedang dicarikan jalan keluar bagaimana proyek ini masih bisa dilanjutkan lagi. Semoga?

Sebagaimana kita ketahui, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk itu, pembangunan rumah sakit M Zein tersebut, harus dilanjutkan kembali, bila telah selesai hasil audit BPK RI.

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kemudian tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan, berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit.

Kini sebagai masyarakat yang tahu dan paham tentang kesehatan, kita tentu berharap kepada anggota dewan yang terhormat di Pesisir Selatan untuk lebih serius mengawasi pembangunan relokasi rumah sakit M Zein tersebut.

Setelah hasil audit BPK RI itu selesai dan tuntas, hendaknya para anggota dewan yang terhormat untuk mendesak pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelesaikan pembangunan yang terbengkalai tersebut. Soalnya, keberadaan rumah sakit M Zein, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk kesehatan.

Kemudian, jika ada pelanggaran hukum dalam pembangunan rumah sakit tersebut, hendaknya diproses dijalur hukum. Semoga?