Kepala DP3AKB Kota Pariaman Nazifah Gelar Musyawarah Kampung KB

TABLOIDBIJAK.COM (Kota Pariaman)— Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman gelar kegiatan forum musyawarah Kampung Keluarga Berencana (KB), Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Kampung Tangah, Kecamatan Pariaman Timur, Rabu (2/10/2019)

Kegiatan tersebut dihadiri 25 orang terdiri dari kepala desa, perangkat, kepala dusun, BPD, LPM, kader KKBPK, serta mitra kerja terkait seperti  bidan desa dan pertanian.

Kepala DP3AKB Kota Pariaman, Nazifah  mengatakan “Program Kampung KB merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari nawa cita merupakan cita-cita pembangunan bangsa, khususnya pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggir dan cita kelima meningkatkan kwalitas hidup manusia Indonesia.”

“Oleh karena itu stigma yang telah lama berkembang mengatakan bahwa Desa adalah ujung tombak pembangunan, harus dirobah sekarang juga menjadi desa adalah si pemegang tombak pembangunan bangsa. Apalagi saat ini dalam melakukan pembangunan setiap desa telah didukung oleh anggaran dana desa.” ujarnya.

Berkaitan dengan program Kampung KB ini, beliau menambahkan, “Jika setelah kegiatan Forum Musyawarah ini selesai, lalu semua elemen di Desa Kampung Tangah ini sepakat untuk membentuk Kampung KB, maka yakinlah  program ini dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka jangan hanya sampai pada tahap pembentukan dan pencanangan saja.

Selama ini banyak program pada saat pencanangan berbagai pihak menyampaikan dukungan dan partisipasinya, baik atas nama individu, kelompok masyarakat, pihak korporasi maupun Instansi pemerintah terkait. Namun, setelah itu tidak ada tindakan nyata dan kontribusi terhadap kegiatan yang dilaksanakan,  akhirnya Program tersebut sekedar tinggal papan nama”.

Nazifah  melanjutkan “Setidaknya ada lima faktor akan mempengaruhi keberhasilan program Kampung KB ini, pertama komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan wilayah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Kedua Intensitas opini publik tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) beserta integrasinya dengan lintas sektor. Ketiga, optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders, keempat semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah,Kelima Partisipasi aktif masyarakat.”

Sementara itu Kepala Bidang Dalduk/KB, Eva Yulia Delwita menyampaikan bahwa “Semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Program Keluarga Berencana tidak lagi sebatas Pengaturan jumlah anak atau pemasangan alat kontrasepsi.

Akan tetapi Program ini telah sampai ke ranah pembangunan Kesejahteraan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut ditandai dengan diperluasnya cakupan dari Program Keluarga Berencana Nasional menjadi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)”.(rel)