Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 oleh Dewan Pers di Padang

PADANG – Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 diikuti oleh 75 media dan organisasi wartawan se-Sumatera Barat di Pangeran Beach Hotel, Kamis (8/8/2019).

Agung Dharmajaya sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers menyampaikan informasi pada masyarakat yang mengedukasi dan literasi.

Perlu pemahaman tentang media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya kebebasan media massa maka akhirnya mengalami pergeseran ke arah liberal pada beberapa tahun belakangan ini. Ini merupakan kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis yaitu Kebebasan Negatif dan Kebebasan Positif.

Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dnegan masyarakat di mana media massa itu hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari interfensi pihak luar organisasi media massa yang berusaha mengendalikan, membatasi atau mengarahkan media massa tersebut.

Kebebasan positif merupakan kebebasan yang dimiliki media massa secara organisasi dalam menentukan isi media. Hal ini berkaitan dengan pengendalian yang dijalankan oleh pemilik media dan manajer media terhadap para produser, penyunting serta kontrol yang dikenakan oleh para penyunting terhadap karyawannya.

Kedua jenis kebebasan tersebut, bila melihat kondisi media massa Indonesia saat ini pada dasarnya bisa dikatakan telah diperoleh oleh media massa kita. Memang kebebasan yang diperoleh pada kenyataannya tidak bersifat mutlak, dalam arti media massa memiliki kebebasan positif dan kebebasan negatif yang kadarnya kadang-kadang tinggi atau bisa dikatakan bebas yang bebas-sebebasnya tanpa kontrol sedikitpun.

Pers dan jurnalistik merupakan suatu kesatuan yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan.

Artinya, antara pers dan jurnalistik mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik.

Sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya, bahkan boleh dikatakan bahwa pers adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak.

Dalam menjalankan tugas,  kata Emeraldy Charta akademisi Universitas Andalas, media harus mengawal pemilu secara independen lewat sikap dan ekonomi.

Diakuinya pernah membuat tabloid namun dari sisi penjualan juga harus sejalan sengan kemampuan terbatas. Akhirnya tabloidnya harus gulung tikar karena faktor penjualan tersebut.

Independensi media diuji dari sisi pemasaran dan harus melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki dana besar. Akhirnya media tersebut menjadi media humas.

Kalau masih ada moral, uang sebesar apapun tidak akan menggoda independensi media, ujar Emeraldy.