Dewan Pers dan KPI Ajak Media Menjalankan Fungsi Kontrol Terhadap Kekuasaan

PADANG – Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya mengakui saat Pemilu dan Pilpres 2019, media dinilai kondisinya abnormal.

Kalau dalam situasi normal media itu netral dan independen, media menulis dengan proprosional berdasarkan kode etik jurnalistik. Kemarin itu kan abnormal,” ujar Agung Dharmajaya diskusi bersama insan media di Padang, Kamis (8/8/2019).

Menurutnya, pada masa kampanye hingga putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu khususnya pilpres, banyak media dan wartawan yang cenderung berpihak bahkan turut menyebarkan hoaks dan informasi yang spekulatif tanpa verifikasi dan konfirmasi.

“Banyak media berpihak baik pada pihak sana maupun pihak sini. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi, tapi sudah terjadi,” kata Agung.

Oleh karena itu, lanjut dia, pasca-pemilu dan keadaan yang mulai aman media harus kembali pada fungsi sebenarnya yakni menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Sekarang pemilu sudah selesai, dua kubu sudah melakukan rekonsiliasi, di situlah media harus kembali pada khitahnya sebagai kekuatan keempat demokrasi,” lanjutnya.

Dewan Pers berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi seluruh produk pemberitaan di televisi menjelang Pemilihan Umum 2019.

Komisioner KPI Yuliandre Darwis mengatakan koordinasi ini untuk mencegah adanya tumpang tindih aturan yang bisa dimanfaatkan lembaga penyiaran televisi untuk kepentingan politik tertentu.

“Kenapa? Karena di masa lalu kalau ada media mendapat teguran dari KPI ngadunya ke Dewan Pers bahwa kemerdekaan pers telah diintervensi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap pemberitaan, karena telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah adanya pemberitaan yang ditulis media tidak resmi.

Dukungannya terhadap KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2019. Jika ada temuan potensi pelanggaran, diharapkan masing-masing objek regulator ditindak tegas.

“Kepada peserta pemilu harus diberi tindak tegas, tidak hanya lembaga penyiarannya,” ujarnya.

KPI telah meminta seluruh lembaga penyiaran televisi berlaku adil dan proporsional dalam pemberitaan, tidak memihak, dilarang memperoleh pembiayaan dari peserta dalam bentuk apapun dan tunduk pada regulasi lembaga yang berwenang.

Yuliandre Darwis juga meluruskan fakta bahwa KPI sudah bertindak tegas seperti menghentikan acara ILC yang dinilai membenturkan kelompok 01 dengan 02 pada pilpres lalu. Padahal Ketua Timses 01 Erik Tohir merupakan Komisaris Utama TV One dan ANTV.