Ketua Bapemperda Jhoni Warta Setuju Kebun Binatang Dikelola Pemko

TABLOIDBIJAK.COM Sawahlunto Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Empat Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Kota Sawahlunto tahun 2019, Jhoni Warta SH, mengatakan, pemisahan Taman Satwa Kandih (TSK) dan PT Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) kini tengah dibahas melalui Ranperda Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Wahana Wisata Sawahlunto.

Pemisahan TSK dari PT WWS ini perlu payung hukum yang tertuang dalam Perda sebab pemisahan kedua aset daerah itu berimplikasi pada pembiayaan keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan TSK.

Setelah dipisah dari PT WWS, Kebun Binatang Kandih selanjutnya dikelola oleh satuan kerja bidang di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ( Parpora) Kota Sawahlunto.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sawahlunto itu mengatakan dalam KUPA PPAS APBD P 2019 telah disepakati pembiayaan sebesar Rp 300 juta untuk TSK. Untuk itu jelasnya, Ranperda PT WWS ini perlu disahkan menjadi sebuah Perda meskipun Perda ini nantinya diparipurnakan setelah persetujuan APBD Perubahan Tahun 2019 Kota Sawahlunto

Ia menambahkan Ranperda PT WWS dibentuk sebagai payung hukum dari pemisahan PT WWS dan TSK termasuk dalam penggunaan anggaran nantinya. Sebaliknya, Ia khawatir akan muncul persoalan hukum dalam penggunaan anggaran apabila tidak berdasarkan aturan dan perundang-undangan.

” Dewan setuju itu dianggarkan tapi tentunya dengan mekanisme yang ada, terutama regulasinya. Apa apa saja yang menjadi hak kelola dari PT WWS dan wahana apa saja yang menjadi Hak Kelola Pemko di TSK. Sebab di TSK juga banyak wahana lainnya selain Kebun Binatang. Ini perlu dirinci dan diperjelas nantinya dalam pembahasan,” kata Jhoni Warta usai mengikuti sidang Paripurna Tanggapan Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Sawahlunto Terhadap 4 Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2019, di kantor DPRD Sawahlunto, Kamis (25/7)

Jhoni Warta mengaku dirinya sejak tahun 2018 lalu telah menyetujui pemisahan PT WWS dan TSK. Menurutnya, dengan kembalinya hak kelola kepada Pemko, TSK lebih memiliki banyak keuntungan terutama mengenai peluang mendapatkan kucuran bantuan anggaran baik berupa dana konservasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun dari dana CSR.

Didamping itu, Pemko Sawahlunto dapat mengajukan bantuan pembiayaan dari sumber APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari beberapa Kementrian terkait. (hendra idris)