Urai Kemacetan, Pembangunan Pasar Koto Baru Habiskan Dana Rp 28 Miliar

TABLOIDBIJAK (Tanah Datar) — Kemacetan di Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto, Tanah Datar sudah berlangsung lama, bahkan sudah sudah menjadi isu nasional.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, bahwa kemacetan jalan yang menghubungkan Padang Panjang – Bukittinggi itu bukanlah kesalahan pedagang, melainkan kendaraan yang lewat terlalu banyak.

Dengan pembangunan pasar Koto Baru ini, kata gubernur merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan. Sebab, sudah berbagai upaya dilakukan namun belum berhasil.

“Seperti penempatan petugas pengatur lalu lintas, pembangunan jalan layang, pembangunan jalan lingkar bongkar muat, perubahan waktu berdagang malam hari. Hasilnya masih macet,” ujarnya, usai meletakkan batu pertama pembangunan pasar Koto Baru, Sabtu, 20 Juli 2019.

Dengan adanya pembangunan ini, ia berharap agar kemacetan yang sudah dikenal bertahun-tahun ini bisa teratasi.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana dari APBD kabupaten Rp 4,7 miliar untuk pembebasan lahan masyarakat guna perluasan pasar ke bagian belakang.

Ia berharap pembangunan Pasar Koto Baru dapat didukung penuh oleh masyarakat setempat sehingga pembangunannya berjalan sukses.

Selain itu, Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar, Marwan, SE menjelaskan, bahwa pembangunan tahap pertama pasar terdiri dari pembangunan jalan di depan pasar selebar enam meter, pembangunan jalan masuk dan keluar pasar, pematangan lahan miring di bagian belakang pasar yang kemudian dibangun untuk dua unit gudang bongkar muat seluas 3500 meter persegi.

Pembangunan tahap pertama adalah pembangunan satu per tiga dari rencana pembangunan pasar. Meski baru satu per tiga namun diyakini langkah itu akan menjadi solusi kemacetan karena bongkar muat tidak lagi di depan pasar melainkan dipindah ke bagian belakang pasar.

“Pembangunan pasar di Nagari Koto Baru, Tanah Datar itu mulai dilaksanakan dengan menelan biaya sebesar Rp 13,6 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Sumbar, ditargetkan selesai pada akhir 2019,” jelasnya.

“Sementara untuk pembebasan lahan, DED, UKL-UPL ANDAL LALIN  dialokasikan sebesar Rp 4,7 miliar dari APBD Tanah Datar. Namun secara keseluruhan pembangunan pasar membutuhkan biaya Rp 28 miliar,”ungkapnya. (fardi)