TABLOIDBIJAK (Padang Pariaman) — Satu tahun Groundbreaking pembangunan tol Padang – Pekanbaru, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau ke lokasi, di Nagari Kasang, Padang Pariaman, Rabu, 13 Februari 2019.

Dari kunjungannya, ia mengatakan, lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 kilometer, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi.

“Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu,”ujarnya.

Dikatakan Nasrul, untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. 5 bidang sudah dibayarkan, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tetapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

Menindaklanjuti hasil kunjungan itu, Wagub akan menindaklanjuti dengan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan Bagian Hukum Padang Pariaman.

“Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan,” ujar mantan Bupati Pessel dua periode ini.

Sementara Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengatakan, belakangan ini dua alat berat yang bekerja dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya. Menurut Ramos pembebasan itu kewenangan dari BPN Padang Pariaman.

“Jadi kami sudah bekerja, tapi alat berat kami dihentikan warga. Mereka mengaku lahan itu adalah milik kaumnya. Sementara namanya tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi yang sudah diukur BPN. Sementara kewenangan pembebasan lahan ini adalah BPN,” ujar Ramos.

Ia mengatakan, perusahaannya sudah siap untuk bekerja. Untuk itu mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas. Sehingga menjelang tuntas, mereka mengerjakan lahan yang sudah bisa dikerjakan. (fardi)