Rawan Gempa, Kepala BNPB Ingatkan Kepala Daerah Tetapkan Standar Bangunan Rumah

TABLOID BIJAK (Padang) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengingatkan setiap kepala daerah rawan bencana, terutama daerah kepulauan Mentawai agar menetapkan standar bangunan tahan gempa, bagi masyarakat saat mengurusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tujuannya, untuk mengurangi risiko bencana pada saat terjadinya gempa. Apalagi berdasarkan hasil kajian pakar, Megathrust Mentawai saat ini sedang berada pada periode pelepasan. Dikabarkan, dengan kekuatan Megathrust Mentawai yang mencapai 8,8 skala richter (SR), diprediksi akan menghantam wilayah Sumatera Barat.

“Jangan lagi bangun rumah asal jadi, lihat desain dan kualitas yang akan dibangun, agar rumah aman gempa dan masyarakat terbantu dari risiko bencana,” ujar Doni saat meninjau kondisi di Tua Pejat Mentawai, Kamis, 7 Februari 2019.

Terkait kemampuan dalam penetapan pengetahuan standar bangunan tahan gempa ini, dikatakan Doni bahwa pihaknya dari BNPB siap membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan bagi tim IMB daerah. Ia menilai, sudah saatnya kepala daerah fokus memperhatikan dan memikirkan pengurangan risiko bencana, termasuk dalam hal pembangunan.

Selain itu, Doni berharap setiap kepala daerah kota dan kabupaten mesti terus melakukan sosialisasi kebencanaan, termasuk edukasi dan pelatihan siaga bencana, serta penanggulangan pascabencana. Salah satu upayanya, dengan menghidupkan kembali potensi kearifan lokal sesuai kondisi alam.

“Edukasi ke masyarakat perlu digalakkan, terutama untuk menjaga alam. Apabila jaga alam, pasti alam pun menjaga kita,” ujar Kepala BNPB ini.

Lebih lanjut Doni menegaskan, kesalamatan masyarakat dari dampak bencana merupakan bagian prioritas kerja pemerintah. Dengan alasan itu pula, pemerintah wajib melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, termasuk mitigasi bencana sebagai upaya menyiapkan kesiapsigaan untuk memperkecil risiko bencana.

“Semua masyarakat mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat,” terang Doni.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit juga ikut menyampaikan terkait mengurangi dampak risiko bencana. Ia menilai, masyarakat masih banyak yang tidak mampu berpikir dengan pola penyelamatan saat datangnya bencana. Dalam hal ini, menurutnya butuh waktu dan pelatihan yang berulang-ulang.

“Menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin, dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri, atau melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana,” ujar Nasrul.

Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengakui Mentawai masih minim dalam sarana dan prasaran pendukung penanggulangan bencana. Misalnya sarana telekomunikasi, akses jalan, bahka penerangan listrik untuk daerah rawan bencana. Meskipun begitu, pihaknya selalu melakukan sosialisasi bagi masyarakat setempat.

“Kondisi kekurangan sumber daya manusia yang hidup di pulau-pulau masih minim. Tapi kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi sesuai kondisi keuangan yang ada,” akunya di hadapan Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Kepada BPBD Sumbar, Erman Rahman, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.