Wagub Sumbar Bahas Lagi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru

TABLOID BIJAK (Padang) — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah, dan tak bisa diganggu gugat, sehingga pembebasan lahan 0-4,2 km belum bisa selesai.

“Dari 80 pemilik baru 3 bidang yang dinyatakan setuju. solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar. Tidak terlalu rendah,” ujar Nasrul Abit seusai rapat dengan pihak terkait soal pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman – Pekanbaru, di ruang kerja Kantor Gubernur, Kamis, 29 November 2018.

Nasrul Abit mengatakan, Gubernur sudah kirim surat Kepala Staf Kepresidenan, Pak Moeldoko. Meminta beliau menjembatani penyelesaian jalan tol dengan menteri terkait.

“Harapan kami semoga Kepala Staf Kepresidenan untuk bisa ditindaklanjuti penggantian 0-4,2 km ini. Titik kelemahan adalah ganti rugi yang tidak sesuai,” ujar mantan Bupati dua periode ini.

Nasrul Abit juga mengatakan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari appraisal.

“Kami harap tol ini berlanjut. Sehingga kami mulai tahap kedua pembebasan lahan dari km 4,2 ke 30.4 km,” ujar Nasrul Abit.

Lanjutnya, empat Camat yang wilayahnya dilalui dipanggil, serta pihak terkait lainnya. Keputusan pertama diambil, bahwa semua sepakat untuk mulai lagi proses tahap kedua jalan tol.

Nasrul Abit mengatakan, dengan pengalaman yang lalu agar dilakukan kajian secara teliti mulai dari pemilik tanah.

Hasil diskusi diakomodir dan tim sudah mulai menyusun jadwal kerja. Schedule tentang tahapan dan sosialisasi dan akhirnya ditetapkan penlok. Setelah itu turun lagi ke lapangan dengan tim appraisal.

“Tim appraisal dicari lagi lembaga lain. Jangan keputusan dibuat tanpa ada diskusi. Kami hargai independen mereka, namun jangan sampai gagal kedua kali,” ujar Nasrul Abit.

“Sementara 0-4,2 kami tinggal dulu karena ini sudah masukpengadilan. konsinyasi ini kalau sukses ya kita jalan. namun kalau engga kita cari solusi lain. sambil menunggu konsinyasi selesai,’ ujar Nasrul Abit.

Selain itu, Pimpro Ruas Tol Pekan-Padang seksi Padang-Sicincin Hutama Karya (HK) Ramos Pardede mengatakan, pihaknya bekerja 800 meter pertama, karena izin lingkungan yang keluar berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) baru sampai 800 m. Karena untuk izin lingkungan sampai 30.400 baru pengerjaan dan kemungkinan akan selesai akhir 2018.

Kemudian, untuk pekerjaan fisik baru sebatas clearing, timbunan groundbreaking kemarin dan sempat terhenti sebelum Lebaran. Setelah terbit tim appraisal tanah harga tak cocok dengan keinginan pemilik lahan.

“Sehingga warga secara baik-baik meminta untuk tidak memasukkan alat berat sampai masalah harga tanah bisa jelas bagi mereka,” ujar Ramos Pardede.

Selain itu, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menjelaskan, masyarakat Padang Pariaman tidak ada yang menolak proyek jalan tol.

“Namun, harapan warga ganti rugi tanah yang terkena proyek harus masuk akal. Jangan sampai terjadi lagi seperti masalah pembebasan tahap awal,” ujar Suhatri Bur. (fardi)