Guru Honorer di Kabupaten Solok Pungli Dana Program Indonesia Pintar 

TABLOID BIJAK (Padang)—Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk menggelapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang khusus diperuntukan untuk siswa-siswa yang tidak mampu.

Hal ini disampaikan Kapolres Solok Kota Dony Setiawan pada saat konferensi pers, di loby lantai 1 Polda Sumbar, Senin, 8 Oktober 2018.

“Kami melaksanakan OTT berdasarkan aduan dari siswa SMKN 1 Bukit Sundi Kota Solok yang beramai-ramai mengkomplen gurunya pada tanggal 2 Oktober lalu, yang mempertanya tentang Program Indonesia Pintar (PIP) sedangkan sekolah-sekolah lain dapat,” ujar Dony.

Berdasarkan aduan tersebut, kata Dony, akhirnya kepala sekolah bertanya kepada bendahara, ternyata hasil rapatnya bendahara mengakui bahwa uang sudah di gunakan untuk pribadi.

OTT dilaksanakan besok sorenya, dan berdasarkan OTT tersebut pertama disita uang sejumlah 6.360.000 yang merupakan hasil pemotongan yang kedua.

Karena tidak diserahkan ke siswa, kemudian kepala sekolah berinisiatif mencari uang dari sumber lain untuk mengembalikan dana tersebut, 40 juta rencana akan diserahkan kepada siswa, dan bendahara di potong lagi sebayak 6,360 juta, itu uang pertama yang disita. Selain itu, juga menyita 20 juta.

Tersangka Efa Farmila, guru honorer yang menjabat sebagai pembantu bendahara komite di SMKN 1 Bukit Sundi Kota Solok

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, bahwa dana PIP tidak diserahkan ke siswa atas inisiatifnya sendiri.

Barang bukti yang diamankan SK tersangka, 49 surat penyerahan beasiswa PIP, uang tunai 6,360 juta dan 20 juta, 110 tabungan bank BNI untuk siswa penerima PIP, dan barang tersangka yang dibeli menggunakan dana PIP.

Dari 110 siswa tersebut, untuk kelas 12 sebanyak 30 orang dengan dana perorangan 500 ribu, sedangkan kelas 10 dan 11 sebanyak 51 orang dan kelas 10 sebanyak 29 orang dengan dana perorangan 1 juta.

Jumlah total dana PIP sebesar 95 juta, yang baru diserahkan sebanyak 15 juta untuk 30 orang siswa. sedangkan 85 juta telah habis digunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal yang disangkakan pasal 8 dan/atau pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana penjara 4 – 20 tahun dan pidana denda 200 juta sampai 1 milyar. (fardi)