Catatan Yal Aziz: Plt Ketua KONI Pessel Cacat Hukum dan Kacian Deh

JUUR, saya kaget dan tertawa ketika membaca berita;”Koni Pusat: Penunjukan Rozi Marzeki Sebagai Plt Ketua Koni Pessel Batal Demi Hukum.” Kenapa saya kaget? Karena “Rozi Marzeki ditunjuk sebagai Plt Ketua berdasarkan hasil rapat pleno diperluas yang digelar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis 20 September 2018”

Setelah menbaca berita yang disuguhkan klikpositif.com tersebut, saya pun tertawa agak terbahak-bahak alias ngikik. Kenapa saya tertawa ngikik? Karena rapat pleno yang katanya dihadiri 7 orang tersebut blunder dan menabrak AD/ART KONI yang bukunya dicetak 2014.

Kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum Koni Pusat, Eko Puspitono, penunjukkan dan penetapan Plt harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI sendiri. Sebab, ketentuan AD/ART merupakan acuan yang jelas dalam beroganisasi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bagian Kesebelas tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu pada Pasal 28 ada tiga poin:
1. Ketua Umum KONI Dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2.Pergantian antar waktu KONI Provinsi dikukuhkan oleh KONI Pusat dan KONI kabupaten/kota dikukuhkan KONI Provinsi.
3.Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka melalui rapat pleno pengurus diusulkan menunjuk pelaksana tugas Ketua KONI dari unsur wakil ketua umum sampai terlaksananya musyawarah olahraga luar biasa.
Sedangkan di bagian keduabelas pasal 29 ditegaskan Pejabat Pelaksana Tugas ada lima poin ketentuannya;
1.Ketua umum karena satu dan lain hal dapat menunjuk pejbat pelaksana tugas kepada unsue wakil ketua umum.
2.Tugas pokok pelaksana tugas adalah melaksanakan tugas-tugas ketua umum.
3.Pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini melaksanakan tugs paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
4.Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini berakhir, maka harus dilaksanakan musyawarah olahraga luar biasa.
5.Pengaturan lebih lanjut mengenai pejabat pelaksana tugas diatur dalam peraturan organisasi KONI.

Jadi dari penjelasan pasal 28 dan 29 tersebut, jelaslah SK Plt yang dikeluarkan Ketua Umum KONI Sumatera Barat batal demi hukum.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan kalau Rozi Marzeki yang ditunjuk sebagai Plt Ketua KONI Pessel berdasarkan hasil rapat pleno diperluas yang digelar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis 20 September 2018 lalu itu cacat hukum. Waktu itu, rapat dipimpin Sekretaris Daerah, Erizon dan dihadiri Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, Syaiful di ruang rapat bupati.

Rozi Marzeki ditunjuk sebagai Plt Ketua berdasarkan hasil rapat pleno diperluas yang digelar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis 20 September 2018. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah, Erizon dan dihadiri Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Barat, Syaiful di ruang rapat bupati.

Dari fakta ini, juga menimbulkan tanda tanya dan memang perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena rapat dihadiri Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar dan jadi lucu dan aneh, jika keputusan yang diambil tidak berpedoman pada AD/ART.

Dari tragedi yang “memalukan” ini, tentu kita berharap, agar Bupati Pessel dan bila perlu Gubernur Sumbar untuk ikut meluruskan persoalan ini dengan mempertegas untuk mengacu kepada AD/ART KONI. Semoga. (Penulis wartawan tabloidbijak dan padangpos.com)