Pembangunan Industri Pegisian Gas di Batipuh Panjang Lecehkan Walikota Padang

BIJAKONLINE (Padang)—-Basibanak jo basipakak. Begitulah faktanya yang dilakukan pengusaha industri pengisian gas/oksigen, yang seenaknya mendirikan bangunan tanpa izin di RT03, RW 18, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, atau tepatnya di Jalan By Pass KM 25, yang merupakan jalan evakuasi ancaman tsunami.

Berdasarkan fakta yang dihimpun Tabloidbijak.com, dilapangan bangunan pengisian oksigen tersebut telah di segel Pemko Padang. “Tanpa IMB dan sudah dilarang. Bangunan disegel nmr:640/03-1/set-OPUPR-PDG/2018, terhitung hari senen tanggal 23-7-18. Dihentikan kegiatan pempembangunan, karena bangunan ini melanggar Perda Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung. Setiap tindakan mencabut, memindahkan, menutup dan merusak plang segel in i dapat dipidana kurungan karena melanggar pasal 406 KUHP.”

Plang segel tersebut, ditempelkan di lokasi bangunan, 23 Juli, 2018, atas nama Walikota Padang, yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Padang, tertanda, Ir Fatriarman Noer SC.

Kemudian, Ketua RT 01, Ir Zulfendi, Ketua RT 02, Fiferinaldi, Ketua RT 03, Zamrud AMd, Ketua RW 18 Syamsudin SH telah menyurati pihak yang membangun, 30 Mei 2018 lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kotra Padang.

Tembusan disampaikan kepada Kepala Satpol PP Kota Padang, Camat Koto Tangah dan Lurah Batipuh Panjang.

Yang hebatnya, pihak pemilik bangunan tak menggubris surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR tersebut. Faktanya, karena pembangunan tetap berlangsung.

Sementara Walikota Padang belum berhasil dihubungi, karena ditelpon belum merespon dan di SMS belum dibalas. Begitu juga dengan pihak terkait. (PRB)