Seluruh Pabrik Sawit di Pasaman Barat Harus Patuhi Harga TBS

BIJAKONLINE.COM (Pasaman Barat)–Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) H.Daliyus K, tegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Dawit (PKS) yang ada di Pasaman Barat wajib mematuhi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Kepala Sawit Provinsi Sumatera Barat.

“Jika pihak perusahaan tidak mematuhi segala ketentuan akan kita bentuk Pansus DPRD untuk menindak lanjutinya,” kata Ketua DPRD Pasbar saat Rapat gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat serta Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Pasaman Barat, APKASINDO, Petani Kelapa Sawit dan Suvliyer TBS Kelapa Sawit dan melibatkan Ormas. Kamis 26/7/2018.

Dikatakan, seluruh PKS wajib membeli TBS masyarakat, berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Hasil rapat gabungan ini, DPRD Pasbar akan mendesak Pemda Pasbar secepatnya menyurati seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Pasaman Barat, agar harga TBS dapat seimbang.

“Harga TBS masyarakat sudah sangat di ambang tidak kewajaran apalagi selisih harga TBS Non Plasma dengan TBS Plasma mencapai 50 persen,” katanya.

Rapat gabungan yang berlangsung alot di Gedung DPRD Pasbar, dimulai pukul 11.30 WIB hingga 14.00 sempat terjadi ketegangan selama pembahasan berlangsung. Sebab, alasan-alasan yang disampaikan perwakilan perusahan PKS dinilai tidak logis dan tidak masuk akal.

Dalam kesempatan yang sama salah seorang pihak perusahaan juga menyampaikan, rendahnya harga beli TBS disebabkan harga CPO turun, sehingga pihak PKS tidak bisa membeli dengan harga tinggi ditambah lagi rendahnya Rendemen TBS Non Plasma, sehingga harga TBS plasma terjadi selisih jauh dengan harga yang ditetapkan.

Menyikapi hal demikian, Ridho Neri Putra, Seketaris Pengurus KUD Rantau Pasaman yang juga merupakan salah seorang penetapan harga TBS Kabupaten Pasbar menyangkal semua apa yang disampaikan pihak PKS, kalau pihak PKS tersebut hanya mengada- ada dan apa yang di sampaikannya sangat tidak

Menyikapi hal demikian, Ridho Neri Putra, Seketaris Pengurus KUD Rantau Pasaman yang juga merupakan salah seorang penetapan harga TBS Kabupaten Pasbar menyangkal semua apa yang disampaikan pihak PKS, kalau pihak PKS tersebut hanya mengada- ada dan apa yang di sampaikannya sangat tidak masuk akal, karna harga Cruide Palm Oil (CPO) tidak turun secara signifikan.

Menurutnya, invoice yang ada dari bulan Mei hingga sekarang, penjualan harga CPO hampir sama sebelum bulan Ramadhan hingga sekarang. Maka tidak wajar pihak PKS membeli harga TBS Non Plasma dengan harga murah.

Ketua Apkasindo Pasbar menyampaikan, kalau mereka akan meneliti kembali berapa Rendemen TBS masyarakat Pasbar, sehingga dapat meminta Pemda Pasbar menetapkan harga TBS sesuai Rendemen.

“Ini sudah sangat keterlaluan Perusahaan itu banyak yang berladang dipunggung masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri sudah susah, kita berharap jangan habis rapat ini harga TBS masih tetap segitu juga, seharusnya sudah ada perubahan,” katanya.

Sementara Kadis Perkebunan kabupaten Pasaman Barat. Ir, H. Alfitri Noven, menyampaikan, Rendemen TBS Sawit Non Plasma Hanya 18,6 seharusnya 21 jika menyesuaikan harga nasional. Akan tetapi, dengan Rendemen 18,6 seharusnya harga TBS Non Plasma berkisar Rp.1.430. Sekarang perusahaan menetapkan harga yang berbeda. Persoalannya, harga buah yang ditetapkan itu dari perusahaan Pusatnya masing-masing, bukan menurut standar harga yang ditetapkan.

“Kita minta agarpihak perusahaan tidak menetapkan harga kaca yang semena-mena ini siapa yang telah menetapkan harga yang tidak sesuai rendemen ini, harusnya bentuk tim, untuk penetapan harga ini secepatnya,” tegasnya.

Sementara Muhammad Umar dari Fraksi PPP meminta, agar Pemda Pasbar dalam waktu dekat membentuk Tim penetapan harga, serta secepatnya merampungkan Perda tentang harga TBS intinya kita meminta dari hasil rapat ini, PKS harus menaikkan harga.