Erisman Ajak Anak Bangsa untuk Jadi Tuan di Negeri Sendiri

BIJAK ONLINE (Padang)—Sebagai seorang politisi dari Partai Gerindra, Ersiman dipercaya menjadi ketua pelaksana Seminar yang berthemakan “Jadilah Tuan di Negeri Sendiri” yang insya Allah akan dilaksanakan, Jumat, 6 Juli 2018, di Asrama Haji Kota Padang, Sumatera Barat.
“Sebagai ketua pelaksana, tentu saya berharap kegiatan seminar ini berlangsung sukses dan mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa dan OKP di Kota Padang,” kata anggota DPRD Kota Padang ini, kepada Padangpos.com.

 

Menurut Ersiman, kehidupan berbangsa dan bernegara selama 72 tahun mengalami pasang surut. Kepemimpinan politik silih berganti namun kondisi rakyat Indonesia tidak berubah, khususnya boemipoetra mengalami berbagai persoalan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi terutama ketika penggunaan istilah “pribumi” dan “non pribumi” dihentikan melalui Inpres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

 

“Padahal PBB telah mengakui dan melindungi kedudukan pribumi sebagaimana yang termaktub dalam Resolusi PBB 21/195 Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi sebagai bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia. Kondisi ini semakin diperparah dengan amandemen,” kata pengusaha perhotelan ini.

 

 Kemudian secara secara historis, kata Erisman, jika merujuk pasal 163 IS (Indische Staatregeling) penduduk Indonesia zaman Hindia Belanda diklasifikasikan menjadi tiga stratifikasi yaitu Eropa, Timur Asing (Terutama Tionghoa dan Arab) dan Pribumi/Inlander.  Stratifikasi ini,  menunjukkan perbedaan status sosial, politik, hukum dan ekonomi penduduk Hindia Belanda. Stratifikasi ke tiga adalah stratifikasi yang paling rendah kedudukannya dalam pemerintahan Hindia Belanda.

 

Akibat adanya stratifikasi ini, lanjut Erisman, kesenjangan semakin tajam dan ketidakadilan semakin dirasakan oleh pribumi/Inlander sehingga memunculkan perlawanan yang dimulai sejak periode kerajaan nusantara yang bersifat primordial, hingga munculnya kesadaran kemerdekaan dengan ditandai munculnya berbagai gerakan politik boemipoetra seperti Sarekat Islam pada tahun 1905 yang dipelopori oleh H Samanhudi dan Haji Umar Said Cokroaminoto, Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh DR  Wahidin Sudirohusodo dan DR Sutomo, Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa 1922 yang dipelopori oleh KH Dewantara hingga Perkumpulan Pemuda Indonesia yang selanjutnya melahirkan Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda II 1928 yang kemudian menjadi momentum cikal bakal lahirnya kesadaran berbangsa.

 

“Selanjutnya mengukuhkan konsensus politik dengan mendirikan NKRI pada 17 Agustus 1945. Perjuangan boemipoetra tidak hanya sebatas merebut kemerdekaan dari penjajah, melainkan juga mempertahankan kemerdekaan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Untuk itu, berbagai macam perlawanan tidak henti-hentinya dilakukan tanpa mengenal rasa lelah pasca deklarasikemerdekaan Indonesia,” tegas Erisman lagi.

 

Adapun maksud penyelenggaraan Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia ini, kata Ersiman untuk mengembalikan NKRI kepada Boemipoetra Nusantara yang diaplikasikan pada sistem bermasyarakat, sistem berbangsa, dan sistem bernegara yang “base on self indigeneous people power”. “Putra bangsa haruslah jadi tuan di negeri sendiri,” tegas putra Pariaman laweh ini.

 

Jika dilihat dari UUD 1945 pasal 6 ayat 1 “Presiden ialah orang Indonesia asli” diganti menjadi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya” dan amandemen Pasal 26 ayat 1 “yang menjadi Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”, diganti melalui amandemen ke 2 menjadi “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. “Amandemen ini membawa konsekuensi politik yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia khususnya posisi boemipoetra yang saat ini selain tidak berdaulat secara ekonomi juga tidak berdaulat secara politik,” tegas Ersiman.

 

Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut akan memunculkan potensi disintegrasi bangsa, merebaknya konflik sosial di masyarakat yang mengancam kedaulatan dan kesatuan NKRI. “Untuk itu diperlukan langkah kongkret dengan diadakannya Pra Kongres Boemipoetra Nusantara menggunakan paradigma Asta Gatra Nasional yang meliputi, pertama IPOLEKSOSBUDHANKAM (panca gatra nasional) kedua, Tri Gatra Nasional terdiri atas aspek lokasi dan posisi geografis wilayah Indonesia (aspek geografi), aspek kekayaan dan sumber daya alam (SDA) dan aspek kependudukan (Demografi) atau yang disebut dengan gatra alamiah. Paradigma Asta Gatra Nasional digunakan pada Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia dalam rangka upaya Bela Negara secara komprehensif,” ujar Ersiman lagi.

 

Secara terpisah, Sekretaris Panitia Pelaksana Yal Aziz menyebutkan, tujuan Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia adalah :
a. Mengungkapkan dan menegaskan kembali atas peran, hak dan kewajiban
boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Menyikapi secara kritis dan komprehensif permasalahan yang terjadi saat ini
khususnya permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam.
c. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa boemipoetra
merupakan Pendiri NKRI, boemipoetra Pemilik NKRI, boemipoetra Penguasa
NKRI
d. Mewujudkan kekuasaan boemipoetra Nusantara Indonesia pada setiap dimensi. (tio)