Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tinjau Lokasi Perhutanan Sosial

BIJAK ONLINE (Padang)—Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis, 3 Mei 2018 pukul 08:05 WIB dan langsung bertolah menuju Desa Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman.

Siti Nurbaya Bakar disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar Hendri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Siti Aisyah di ruang VIP BIM.

Dari BIM, Menteri Siti Nurbaya didampingi Wagub Sumbar langsunh bertolak ke Kab. Padang Pariaman untuk meninjau lokasi Perhutanan Sosial di Desa Sungai Buluh. Usai itu, rombongan diagendakan menuju Kab. Solok untuk meninjau program yang sama di sana.

Perhutanan Sosial sendiri merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mengejawantahkan Cita membangun dari pinggiran.

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), dan Hutan Adat (HA).
Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *