Catatan Yal Aziz: Kebebasan Pers di Ranah Minang Jangan Sampai “Dinodai”

SIKAP Bijaksana Gubernur Sumatera Barat yang tidak melaporkan Harian Haluan, kepihak Polda Sumbar, Selasa, 1 Mei boleh dikatakan suatu langkah yang patut juga dipuji. Kenapa? Karena Gubernur Sumbar dan penasehat hukumnya juga menghargai Undang-undang Pers, yang lex spesialis (hukum yang lebih khusus ) terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) dan juga terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tulisan ini muncul akibat dari tindakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melaporkan tiga orang ke Mapolda Sumatera Barat pada Selasa, 1 Mei 2018 malam. Ketiga orang itu diantaranya, terdakwa kasus SPJ Fiktif, Yusafni, akun Facebook Bhenz Maharajo dan Maidestal Hari Mahesa II, yang anggota DPRD Kota Padang. Ketiga ini dilaporkan, karena ikut berkomentar di face book, membicarakan pemberitaan Haluan.

Dalam release yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum Irwan Prayitno berjudul Berita Haluan Hari Sabtu, Tanggal 28 April 2018 Memfitnah, Menzalimi dan Mencemarkan Nama Baik Irwan Prayitno, ada beberapa alasan Irwan Prayitno melaporkan ketiga orang di atas.

Khusus masalah wartawan, apabila terjadi suatu permasalahan yang berkitan dengan pemberitaan pers, sebaiknya yang dipergunakan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Indonesia.

Kemudian, mempergunakan KUHP untuk menghukum wartawan atau media pers,— jika tidak hati-hati,—- bisa berakibat memasung kreativitas dan memberangus kebebasan pers. Kenapa? Karena pasal-pasal dalam KUHP, bisa dikatakan pasal-pasal yang bersifat represif, bernuansa kolonialisme, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, atau zaman now..

Jadi, setiap permasalahan sangketa pers yang belum diatur di dalam Undang-undang Pers, barulah bisa merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHpers dan KUHP.

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Pers merupakan ketentuan khusus yang dengan tegas dan jelas mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Mulai dari dari mencari, memilah dan memberitakannya sampai kepersoalan mekanisme dan penyelesian permasalahan yang timbul akibat dari pemberitaan pers.

Untuk itu, seorang wartawan dalam melaksanakan profesinya atau menjalankan kegiatan jurnalistiknya tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP, sebagai suatu ketentuan yang umumnya lex generalist dan tidak berlaku azas universal dan yang diberlakukan hanya lex spesialis derogate atau ketentuan khusus dengan mengesampingkan ketentuan yang umum.

Lantas timbul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggungjawab tehadap setiap pemberitaan yang merugikan pihak lain. Jawabanya, secara teknis hukum, penanggungjawab dari pers itu sendiri. Maksudnya, perusahaan pers harus menunjuk, siapa penanggungjawab dari perusahaan persnya. Bisa pemimpin umum pemimpin redaksi. Masalah ini sesuai kesepakatan pemilik media yang bersangkutan. Persoalan ini sesuai dengan pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama alamat penangungjawab terbuka melalui media yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliput bidang usaha dan bidang redaksi.

Sedangkan mengenai mekanisme menyelesaikan sengketa dengan nama baik seseorang yang dirugikan oleh pemberitaan, hanya dapat dilakukan melalui hak jawab (fasal 5 ayat 2 ) Undang-undang Pers dan hak koreksi fasal 5 ayat UU Pers.

Sebagaimana diketahui, bahwa Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi, mekanisme penyelesaian permasalah akibat pemberitaan haruslah disesuaikan dengan kode etik jurnalistik, yakni hak jawab dan hak koreksi.

Implementasi melaksanakan hak jawab tersebut dapat dilihat pada fasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers sebagai peraturan Dewan Pers , Kode Etik Jurnalistik. Intinya, wartawan Indonesia harus segera mencabut atau meralat dan memperbaiki berita yang kliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemersa.

Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers sebagaimana diatur pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-undang Pers. DIkatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyrakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata kepengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikinan, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus Undang-undang Pers muaranya adalah pada pemenuhan hak jawab dan hak koreksi.

Kemudian pengadilan (dalam kasus perdata), penyidik, jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-undang Pers dengan muaranya adalah pemenuhan hak jawab dan atau hak koreksi.

Tanggapan dari pers atau hak jawab dan hak koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 13 uu pers kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi. Data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggungjawab pers atas berita yang dimuatnya.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggarana Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sangsi atas pelanggraan Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Kini pun, hak-hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat pun memperoleh jaminan lebih rinci lagi dalam Amandemen ke-2 UUD 1945.

Khususnya kepada para Jurnalis Ranah Minang, agar hati-hati menulis berita dan jangan sampai “bermain api” dan luruskan niat, karena sesuatu perbuatan itu sangat tergantung dengan niat. Mari kita bangun pers sehat dan bermartabat. (Penulis waratwan tabloidbijak dan padangpos.com)